HCW: BPJN Maluku Utara Caplok Kawasan Pemprov Terkait Proyek Jalan Lingkar Obi

oleh -199 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Halmahera Coruption Watch (HCW) Maluku Utara (Malut) menilai bahwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara (Mqlut) terlalu cepat mengambil sikap untuk menganggarkan proyek jalan lingkar Pulau Obi.

Hal itu dikarenakan areal lokasi jalan lingkar tersebut masih dalam pengusaan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

“Secara administrasi masih menjadi keabsahan mutlak oleh pemprov jika BPJN Malut memaksakan proyek tersebut harus dikerjakan, maka secara tidak langsung BPJN sudah mengkantongi izin areal lingkar jalan Obi. Untuk itu saya berharap, BPJN harus menjelaskan kepada publik atas dasar apa proyek itu ditenderkan? dimana proyek tersebut akan dikerjakan di lokasi atau areal yang masuk wilayah pemprov”, ungkap Direktur HCW, Rajak Idrus kepada Porostimur.com, Sabtu (4/9/2021).

Dirinya juga meminta pihak BPJN agar menjelaskan kepada publik, dasar atau regulasi apa yang dipakai pihak BPJN sebab pernyataan dari Kepala BPJN menurutnya hanya klarifikasi biasa saja.

“Saya mempelajari peryataan kepala balai BPJN itu biasa-biasa saja dan pernyataan itu hanya bentuk klarifikasi biasa bagi saya. Ketika Kepala BPJN menyempaikan bahwa meski jalan lingkar Obi bukan jalan nasional, BPJN tetap melaksanakan pengerjaan karena proyek tersebut diusulkan Pemprov Malut dan masuk dalam program Bappenas dan Menteri Keuangan, sedangkan izin disiapkan sambil jalan. Bagi saya, pernyataan yang disampaikan Kepala BPJN adalah bentuk klarifikasi dan tidak terbuka disitu”, tukasnya.

Idrus jua meminta, agar pemprov dan pihak BPJN harus duduk satu meja untuk membahas secara tuntas, karena menurutnya jalan lingkar Pulau Obi tidak bisa dianggap remeh sebab hal ini berkaitan dengan lahan.

Baca Juga  Polisi Diminta Ungkap Penyebab Kelangkaan Minyak Tanah di Papua dan Maluku

“Tidak bisa dijadikan hal sepele karena ini soal lahan dan suka atau tidak suka ada implementasi hukum yang akan mengakibatkan fatal, sebab ketika HCW mencoba mempelajari berkas atau dokumen permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diajukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Gubernur, Abdul Gani Kasuba di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) termasuk Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, permohonan tersebut kemudian ditolak, lantaran belum melengkapi sejumlah administrasi”, terangnya.

Lanjutnya, hal tersebut tertuang dalam surat KLHK Nomor: S. 457/RKTL-REN/PPKN/Plao/5/2021 perihal permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan pembangunan jalan lingkar Pulau Obi, pada sebagian kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi (HP) yang dapat dikonversi (HPK) atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, di Kabupaten Halmahera Selatan, sehubungan dengan surat Gubernur Maluku Utara Nomor: 522.73/1034/G tanggal 25 Mei tahun 2021.

Dijelaskannya, pada poin pertama menyebutkan, Gubernur Maluku Utara melalui surat tersebut mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan pembangunan jalan lingkar Obi. Sedangkan pada poin kedua disebutkan, berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P 7/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018, tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri KLHK Nomor: P7/Menlhk/asetjen/Kum.1/2/2019 diatur, bahwa permohonan IPPKH dapat diajukan oleh Gubernur dengan dilengkapi persyaratan komitmen dan persyaratan teknis dalam bentuk dokumen hardcopy dan softcopy …

Baca Juga  Utada Hikaru Menawarkan Sisi Sensual Nan Intim Lewat Single “Pink Blood”

“Pada diktum a) Pernyataan komitmen dalam bentuk surat bermaterai yang menyatakan berkomitmen untuk menyelesaikan tata batas areal IPPKH. Bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan. Sementara diktum b) menyebutkan, persyaratan tekhnis diantaranya, peta skala paling kecil 1:50.000 atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile dengan kordinat sistem UTM Datum WGS 84 yang menggambarkan lokasi, luas areal dan rincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon. Pertimbangan tekhnis Dinas provinsi yang membidangi kehutanan, izin lingkungan dan dokumen lingkungan (Amdal) serta pakta integritas”, jelasnya.

Berdasarkan hal tersebut, Idrus mengatakan, bahw permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan pembangunan jalan lingkar Pulau Obi pada sebagian kawasan hutan produksi tetap (HP) dan hutan yang dapat dikonversi (HPK) atas nama Pemerintah Daerah Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Selatan, belum dapat diproses lebih lanjut. Selanjutnya, Gubernur Maluku Utara diminta melengkapi seluruh persyaratan dimaksud.

“Memang ada itikad baik Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dan BPJN Maluku Utara memiliki kepedulian terhadap masyarakat Obi Kepulauan. Hal itu ditandai dengan telah terbangunnya akses jalan yang sementara ini dikerjakan. Namun, kepedulian tersebut tampaknya dihambat oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. abagi HCW Itu hal yang wajar sebab areal atau lokasi tersebut masih masuk wilayah hukumnya pemprov.

Direktur HCW ini pun menuturkan, bahwa BPJN dan pemerintah Halsel bersandar pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek Strategis Nasional yang ditetapkan di Jakarta 17 November 2020 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dimana, dalam lampiran Peraturan Presiden tersebut secara jelas tertuang pada nomor urut 102, kawasan industri Pulau Obi Maluku Utara masuk dalam kawasan percepatan pelaksanaan proyek nasional. Dengan dasar itu, BPJN dengan bersih keras tetap menjalankan proyek tersebut walaupun secara hukum sah masuk zona pemprov.

Baca Juga  Detik-detik Yustus Kei Tewas Mengerikan, John Kei Ditangkap Lagi

“Bagi saya, dalam situasi seperti ini tidak bisa saling menyalahkan antara satu sama lain, bahkan saling menyerang, karena semua ini ada kepentingan umat. Untuk itu, saya minta agar DPRD dalam hal ini komisi III harus memediasi persoalan ini sehingga tidak ada yang dikorbankan terutama masyarakat. Paling tidak pemprov dan BPJN harus ketemu bicarakan soal ini hingga tuntas”, tandasnya.

Idrus juga menambahkan, pihak PUPR Malut juga membenarkan terkait status jalan lingkar Pulau Obi. Melalui Kabid Minamarga, dinyatakan bahwa jalan lingkar Pulau Obi merupakan jalan provinsi, namun Dinas PUPR Malut belum melakukan pembebasan lahan hingga saat ini dengan alasan, karena jalan lingkar Obi merupakan eksisting jalan perusahaan, sehingga harus mengacu pada eksisting jalan tersebut.

Namun disatu sisi menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui dinas PUPR juga sudah mengerjakan beberapa proyek pembangunan diantaranya ruas jalan Wailui, Jikotamo-Anggai, Sum-Wayaloa dan Jikotamo-Jikodolong. (alena)