HCW Desak BPBD Halsel Bertanggung Jawab Terhadap Anggaran Rp.92,415 Miliar untuk Pembangunan Huntap

oleh -236 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuha: Halmahera Coruption Watch (HCW) Maluku Utara (Malut) memberikan kecaman dan atensi waktu yang tidak ditentukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) agar bertanggung jawab terhadap kegunaan anggaran Rp 92,415 Miliar untuk pembangunan hunian tetap (huntap) kepada masyarakat yang terdampak bencana gempa di Halsel.

yang dimana anggaran tersebut dikucurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pasca gempa di Halsel kemarin dan anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) untuk warga atau masyarakat yang terkena bencana atau gempa kemarin ungkap Direktur HCW Rajak Idrus.

“Atas proyek pembangunan huntap yang tak kunjung selesai, maka yang harus bertanggung jawab adalah BPBD Halsel, karena ini menggunakan APBN. Jadi HCW berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan atas nama lembaga anti korupsi, HCW meminta kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara termasuk Komisi Pemeberantas Korupsi (KPK) agar menelusuri aliran dana huntab tersebut”, ungkap Direktur HCW Rajak Idrus kepada Porostimur.com, Rabu (25/8/2021).

Idrus pun meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara melalui Bidang Intelijen dan lima pimpinan KPK di Jakarta melalui Tim Koorsup Wilayah Timur, khususnya Wilayah Maluku Utara untuk mengikuti aluran dana dan mengecek kondisi pekerjaan huntap di lokasi karena menurutnya dalam pantauan HCW, proyek pembangunan dan pembuatan huntap tidak sesuai dengan keinginan pemeritnah pusat dan harapan masyarakat Halsel khususnya masyarakat yang terkena gempa kemarin.

Dijelaskannya, ketika Tim HCW menelusuri di lokasi huntap, banyak bangunan yang tidak ditempati warga dengan alasan terlalu panas dan tidak layak ditempati olah warga yang ada di Gane.

Baca Juga  Kapolda Ungkap KKB Papua Kerap Ganggu Freeport, Motifnya Mau Makan Enak

“Sesuai informasi yang kami terima, pembangunan rumah yang dibangun tidak menggunakan pihak ketiga atau kontraktor tapi dikerjakan langsung oleh pihak BPBD Halsel, padahal anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan rumah itu sebesar Rp 91,415 miliar yang bersumber dari anggaran BNPB Pusat”, terangnya.

Idrus mengatakan, sesuai dengan data yang diterima yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, sebanyak 2.908 unit rumah yang rusak, di antaranya 1.201 unit rusak berat senilai Rp 60,05 Miliar, untuk rusak sedang sebanyak 953 unit senilai Rp 23,825 Miliar, sedangkan 754 unit rusak ringan senilai Rp 7,54 Miliar dan itu bagi HCW anggarannya sangat fantastis.

“Sebelum rumah itu dibangun, pihak BPBD akan melibatkan pihak ketiga atau kontraktor untuk mengerjakan rumah tersebut. Ketika selesai dikerjakan baru terjadi penandatanganan berita acara oleh masyarakat untuk mentransfer uangnya langsung ke rekening kontraktor sebesar Rp 50 juta per rumah sesuai dengan perjanjian pertama sebelum rumahnya dikerjakan, sebab data yang tim HCW dapatkan ketika konfirmasi ke lapangan terkait dengan sumber dana, bahwa dana atau uang tersebut telah masuk ke rekening pemerintah pada tanggal 31 Desember 2019, akan tetapi pemerintah kucurkan anggaran ke masing-masing rekening masyarakat yang terkena bencana yaitu September 2020. Itu artinya sekitar 7 hingga 9 bulan uang itu ditahan ke rekening pemerintah tidak langsung dicairkan ke rekening masyarakat. HCW menduga ada permainan besar di dalamnya”, tandasnya.

Baca Juga  DPRD Setujui Dua Raperda usulan Pemprov Maluku

Selain itu, Tim HCW juga mendapat informasi bahwa sebelum huntap itu dikerjakan ada terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Halsel dalam hal ini BPBD dengan 12 Kepala Desa untuk bersepakat bahwa pemerintah akan membangun satu rumah dan menjadikannya sebagai contoh untuk ditunjukan pada masyarakat, sehingga ketika masyarakat melihat dan bersepakat baru dilanjutkan untuk dibangun.

Namun kesepakatan itu menurutnya tidak ditindaklanjuti oleh pemeritah daerah, bahkan pemerintah daerah lewat BPBD memberikan masyarakat uang sebesar Rp 2,6 juta untuk membangun pondasi rumah.

“Sesuai dengan informasi yang kami terima dari beberapa sumber bahwa ada dugaan intimidasi bahkan ancaman keras oleh pemerintah terhadap masyarakat dengan bahasa kalau kalian tidak terima maka kalian tidak akan mendapatkan bantuan lagi dari pemerintah Halsel, maka dengan itu HCW akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan KPK di Jakarta agar sama-sama mengkroscek pembangunan huntap. Kami sudah siapkan banyak bukti termasuk dokumentasi dan vidio masyarakat, karena bukti HCW sudah bisa dijadikan sebagai pintu masuk agar kedua lembaga khususnya lembaga adhyaksa dan lembaga antirasuah atau lembaga mera pati itu bisa membongkar dugaan kejahatan korupsi tersebut yang terpenting harus mengecek aliran dana itu dikemanakan? sebab itu bukan dana APBD akan tetapi APBN dan ini harus dibongkar semuanya”, tegasnya.

Baca Juga  Sapulette: Sopir Angkot Nakal, Foto Plat Nomornya dan Lapor ke Dishub Ambon

HCW pun meminta kepada DPRD Halsel agar membentuk pansus untuk menelusuri pembangunan huntap, sebab menurut pandangan HCW untuk mengetahui adanya tindak pidana korupsi atau tidak, harus ada campur tangan DPRD Halsel dengan membentuk pansus. Oleh karenanya Ia berharap DPRD Halsel segera membuat pansus untuk mengusut kasus ini. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.