HCW Desak Kejati Malut Periksa Pimpinan PT. Cipta Aksara Perkasa Terkait Proyek Jalan Lapen Desa Dama-Cera

oleh -266 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Halmahera Corruption Watch (HCW) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara agar segera memanggil kontraktor dan pimpinan PT. Cipta Aksara Perkasa terkait proyek Jalan Lapen, Desa Dama-Cera, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Utara.

“Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara agar segera mengusut dugaan korupsi proyek jalan Lapen, Desa Dama-Cera, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Utara,” kata Direktur HCW, Rajak Idrus di Ternate, Kamis (11/4/2021).

Rajak mengatakan, terkait dugaan kasus tersebut, tim penyelidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) telah melakukan penyelidikan terhadap proyek yang melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halut, Tahun 2017 itu.

Nilai proyek yang dikerjakan PT. Cipta Aksara Perkasa ini pun cukup fantastis, yakni sebesar Rp.18 miliar.

Link Banner

“Info yang HCW cover dari beberapa sumber yang tahu proyek tersebut bahwa sudah ada pemeriksaan dan sejumlah pihak lain sudah pernah dipanggil untuk dimintai keterangan. Di antaranya, Direktut PT. Aksara Perkasa, mantan bendahara Dinas PUPR Halmahera Utara dan mantan Kepala Dinas PUPR Halut,” ungkap Rajak Idrus.

Baca Juga  LSM Halemayora dan Masyarakat Sofifi Desak Gubernur Copot Kepala BKD Malut

“HCW memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara atas pemeriksaan dugaan kasus tersebut. Saya minta tim penyidikan kejaksaan pun harus panggil kontraktor yang mengerjakan proyek jalan lapen yang berlokasi di Desa Dama Kecematan Lolodo senilai Rp. 18 miliiar,” imbuhnya.

Anak muda yang akrab disapa Jeck ini menuturkan, pemeriksaan terhadap kontraktor penting, karena proyek tersebut sangat fantastis nilai pagunya.

Selain kontraktor, Jeck juga meminta Kejati Malut untuk memeriksa PPK karena kontraktor dan PPK adalah eksekutor yang mengetahui benar pekrjaan proyek tersebut, sebab PPK sebagai menyedia dokumen teknis dan lain lain dan kontraktor yang mengerjakan proyek yang dimaksud.

“Untuk itu HCW minta kejaksaan harus lebih fokus pada lima orang, karena kelima orang tersebut berhubungan langsung dengan proyek tersebut, di antaranya pimpinan perusahaan, kontraktor, Kadis PUPR, bendahara, dan PPK,” katanya. (sarjan)