HCW Minta KPK Intip Pembangunan GOR Weda

oleh -15 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Halmahera Corruption Watch (HCW), Provinsi Maluku Utara (Malut) menemukan adanya ketidak beresan dalam Proyek Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara (Malut)

Aktivis HCW Rajak Idrus mengungkapkan, proyek GOR Weda dibangun menggunakan sistem multi years yang dibangun sejak 2019 dengan anggaran mencapai Rp 79,695 Milyar.

Menurut Rajak, sesuai jadwal, mestinya GOR selesai 2021, namun kenyataannya tak sesuai harapan, sebab progres pembangunan mega proyek itu baru sampai pada timbunan material.

Rajak menjelaskan, proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Hapsari Nusantara Gemilang dengan nilai kontrak Rp 79,695.000.000.00 M dengan sistem (Multy Years ) dengan Nomor Kontrak 1-05/3PP/GOR-MY/PUPR-HT/V1/2029.

Link Banner

Konsultan CV. Rani Engginering Counsuotan Kontraktor M. Ghifari Bopeng yang juga Ketua Garda Nasdem Provinsi Maluku Utara,

Baca Juga  Usung Kader Sendiri, Perindo Yakin Yamin-Ada Akan Majukan Ternate

“Kemudian anggaran yang telah dicairkan untuk pekerjaan itu telah mencapai Rp 12 miliar, “ungkap anak muda yang akrab disapa Jek ini via pesan WhatsApp, Kamis (26/11/2020).

Wakil Drektur HCW ini menambahkan, pihaknya sudah ada bukti dan dokumen serta bukti bukti lain terkait proven GOR. “Dan kami sudah laporkan ke KPK Senin kemarin. kami serahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Kuropsi (KPK), tinggal dikembangkan,” akunya.

“Bahkan, kami juga menyurat secara resmi ke KPK untuk mengkorcek di lokasi proyek secara langsung, Bila perlu mereka harus turung di lapangan untuk melihat secara dekat atas pembangunan stadion GOR tersebut, Karena dugaan pemakaian anggaran sudah terlalu besar, namun pekerjaan hanya sebatas penimbunan, ini dugaan kami terjadi dugaan mark’up yang cukup besar,“ ungkapnya.

Baca Juga  Kapolri Naikkan Status Polda Malut Jadi Tipe A

Jeck menambhakan, HCW juga mengkonformasi ke masyarakat, ternyata bukan hanya proyek GOR, akan tetapi lokasi tersebut juga sementara bermasalah dalam pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Halmahera Tengah.

“Dugaan kedua kasus tersebut harus menjadi perhatian khusus oleh KPK, karna hal ini menggunakan anggaran daerah yang sangat di rugikan,” tutup Jeck. (alfian)