HCW Nilai Gubernur Malut Takut Copot Kepala BPBD

oleh -289 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Halmahera Corruption Watch (HCW) menilai Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba Takut untuk mencopot Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Utara. Padahal menurut HCW, Kepala BPBD Malut, Yunus Badar gagal dalam menangani bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Maluku Utara.

Hal ini dikatakan aktivis HCW, Rajak Idrus kepada porostimur.com di Ternate, Jum’at (26/2/2021).

“Hasil Pantawan HCW, terkait dengan adanya gejolok masyarakat Maluku Utara ketika terjadi bencana alam di beberapa kabupaten/kota, di antaranya. Halsel, Halut, Morotai dan Halbar. Bahkan di Tikep daratan Oba, telah menjadi diskusi hangat di kalangan pegiat sosial terkait kinerja Kepala BPBD Provinsi Maluku Utara yang lambat untuk melakukan persiapan penempatan posko darurat di setiap daerah untuk mecegah terjadi bencana alam susulan,” bebernya.

Direktur HCW ini menilai, Kepala BPBD hanya menunggu di saat banjir lalu bergerak. Padahal menurutnya, sebagai Kepala BPBD, Yunus Badar seharus sudah mengatahui di mana daerah yang menjadi perhatian khusus. Bukan tiba saat tiba akal.

Link Banner

Hal yang sangat terpenting kata anak muda yang akrab disapa Jeck ini adalah ketika gempa/ Bencana alam di beberapa titik seperti di Halsel, seharus sudah mendapat perhatian khusus dari Kepala BPBD Provinsi Maluku Utara.

Baca Juga  Kubu ZADI-IMAM Kian Yakin Menang, Tapi Tetap Waspada Serangan Lawan

“Seperti di Gane Barat, Gane Timur, Pulau Jorongga, Makeang, Kayoa, Bacan, Bacan Timur, Obi dan lain lain. Seharus di beberapa titik tersebut ada penempatan posko pusat bencana Alam BPBD Provinsi Maluku Utara,” tukasnya.

“Saya menilai Kepala BPBD Malut pilih kasih dalam melihat dan konsern di daerah yang dekat dengan ibu kota provinsi saja dan mengabaikan daerah yang dianggap jauh. Yang aneh adalah dengan adanya tekanan dan sorotan publik yang semakin tajam malah Gubernur Maluku Utara diduga melindunggi Kepala BPBD,” kata Rajak.

“HCW menilai ada yang aneh. Jangan jangan ada faktor lain, sehingga gubernur tidak bisa berbuat banyak soal tekanan publik yang mendesak agar kepala BPBD harus ganti. Ini patut dicurigai,” imbuhnya.

Baca Juga  Tim KBR Brimob Maluku Semprot Sejumlah Fasilitas Umum dengan Cairan Disinfektan

Raja juga bilang, dalam pantawan HCW, sudah ada beberapa bukti kelemahan dan ketidak mampuan Kepala BPBD. Di antaranya Kepala BPBD tidak mampu menciptakan terobosan ke pusat untuk medatangkan program dan fasilitas ke daerah.

Selanjut Kepala BPBD juga hingga saat tidak pernah membentuk posko pusat bencana alam BPBD Provinsi Maluku Utara dan hanya mengharapkan BPBD kabupaten/kota.

“Yang urgent adalah Kepala BPBD diduga kuat sebagai otak yang menScen tanda tangan gubernur atau bisa dibaling memalsukan dokumen negara untuk mengusulkan program ke pusat dan akhirnya pemerintah pusat melalui BNPB menolak proposal pengusulan tersebut dengan beberapa cetatan, yaitu tanda tangan gubernur di scen, proposal tidak disertai dengan nomor surat dan lain-lain.

Baca Juga  Kala Amukan Solskjaer dan Datangnya Bruno Fernandes Jadi Tanda Kebangkitan Manchester United

Hal tersebut menurut Jeck sudah seharusnya menjadi cetatan dan pertimbangan gubernur untuk menggantikan Kepala BPBD. Akan tetapi gubernur santai-santai saja dan menganggap hal yang biasa-biasa saja.

“Bagi saya gubernur sangat takut pecat Kepala BPBD dari jabatan,” katanya.

Rajak menambahkan, HCW Sebagai lembaga pengawasan yang konsern terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, tetap mendukung langkah gubernur dan memberikan apresiasi positif terhadap gubernur untuk pembangunan Maluku Utara ke depan yang lebih baik.

“Yang paling terpenting adalah gubernur mencangkan zona bebas korupsi di Maluku Utara,” pungkasnya. (red)