Hearing Dengan BK DPRD, HMI Cabang Sanana Minta Tuntaskan Kasus Parengkuan

oleh -58 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: HMI Cabang Sanana melakukan hearing dengan Badan Kehormatan DPRD Kepulauan Sula terkait kasus penipuan identitas agama yang di lakukan oleh salah satu anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat.

Dalam pertemuan itu Usman Buamona selaku ketua umum HMI Cabang Sanana mempertanyakan hasil pertemuan antara Badan Kehormatan (BK) dan Kementrian Agama (KEMENAG) di tanggal 27 Februari 2020 lalu.

Menurut Usman, pertemuan yang kesannya tertutup dan serentak itu patut untuk dipertanyakan.

“Pada tanggal 27 Februari kemarin kami mengundang Kemenag untuk melakukan pengambilan sumpah kepada (FP). Dalam tahapan pengambilan sumpah kami bertanya kepada (FP), saudara ingin di sumpah dengan agama apa? Lalu FP menjawab dengan agama Islam, namun sebelum proses pengambilan sumpah di mulai BK mempertanyakan Akta Sahadat FP sebagai tanda bukti telah memeluk agama Islam. Tetapi yang bersangkutan terdiam, karena tidak memiliki akta sahadat. Dan sidang pun akhirnya di skorsing,” kata Ketua BK Iksan Umaternate.

Atas dasar itu, HMI Cabang Sanana secara institusi akan mengawal kasus ini hingga selesai.

Baca Juga  Petenis Debutan Rybakina Melaju ke Semi Final Dubai Duty Free Tennis

“Kami berharap agar BK dalam melaksanakan tugas harus profesional dan tidak ada tendensi politik dari pihak manapun,” ujar Usman Buamona.

Selain itu, Ardiansyah Jubair, Ketua Bidang PAO HMI Cabang Sanana, meminta BK dalam melaksakan tugas harus mengacu pada UUD Nomor 22 tahun 2003 dan UUD Nomor 32 tahun 2004 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2005 dimana salah satu diantaranya tugas BK adalah meneliti dugaan pelanggaran yang di lakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/janji.

Menurutnya, dalam melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.

“Namun apabila BK dalam melakukan penyelidikan verifikasi dan klarifikasi apabila tidak terdapat dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh FP maka BK harus menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik sehingga ini tidak menjadi opini publik yang di konsumsi oleh masyarakat,” tukasnya. (ifo)