HEBAT terganjal pelanggaran administrasi di Buru

oleh -59 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon :Pasangan calon (paslon) independen Herman Kudubun-Abdullah Vanath yang akrab dikenal ddengan akronim HEBAT, tersanddung dugaan pelanggaran adminsitrasi i Kabupaten Buru.

Pasalnya, dalam daftar dukungan di kabupaten  berjuluk bumi bipolo itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat menemukan adanya sanggahan atas dukungan dimaksud, ketika melakukan verifikasi faktual (verfak)

Hal ini dibenarkan Ketua Divisi Hukum Panwaslu Kabupaten Buru, Amran Sakula, saat dikonfirmasi wartawan dari Ambon, Jumat (5/1).

Sakula yang ditemani Fathi Haris Thalib dan Saiful Kabau, membenarkan temuan saat verfak digelar pihaknya atas dukungan pasalon dimaksud.

Link Banner

”Terkait dengan verifikasi faktual paslon HEBAT, jajaran kita di kecamatan sudah mendapat temuan menyangkut dengan masyarakat dan PNS yang tidak memberikan dukungan. Tapi mereka heran juga, kenapa nama mereka masuk dalam dukungan,” ujar Sakula.

Baca Juga  Habisi Nyawa Warga, Dua Remaja di Bitung Dibui

Meski demikian, akunya, masyarakat maupun PNS sendiri justru masih bimbang, karena ada yang melaporkan pelanggaran dimaksud dan ada juga yang tidak melaporkannya.

”Cukup hanya menarik dukungan dengan mengisi formulir B5-KWK,” tegasnya.

Dijelaskannya, ada masyarakat yang datang melaporkan namun tidak membawa KTP sebagai pelengkap syarat formil, Rabu (3/1).

Karenanya, pihaknya memberikan formulir aduan kepada para pelapor untuk diisi di rumah dan akan dikembalikan, dengan syarat haru dilengkapi dengan KTP.

”Nanti kita akan tindak lanjut. Kita akan pelajari, akan dilakukan kajian hukum terkait dengan laporan itu. Selain aduan masyarakat tadi, temuan dari panwascam pada 10 kecamatan juga akan tetap ditindaklanjuti sebagai temuan pelanggaran administrasi di tahapan verifikasi faktual calon perseorangan,” timpalnya.

Baca Juga  Pemkot Surabaya Bangun Sekolah di Negeri Liang Maluku

Begitupun dengan aduan yang disampaikan anggota DPRD Buru dari Fraksi PPP, M Dali Syarifudin, jelasnya, tetap akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Dimana, pihaknya berkewajiban menerima laporan maupun pengaduan, meregistrasikan laporan, memenuhi syarat formil dan materil, serta dilanjutkan dengan kajian hukum.

”Seterusnya, jika itu mengandung unsur pidana pemilu akan diproses. Jika mengandung unsur pidana umum, juga akan diproses,” tambah Thalib.

Tentang temuan pelanggaran administrasi di lapangan, terangnya, pihaknya masih menunggu rincian dan rekapan dari panwascam pada 10 kecamatan.

”Nanti akan direkap dahulu di tingkat kecamatan, rinciannya ada berapa,  baru kita informasikan ke rekan-rekan pers,” pungkasnya. (pt-01)