Heboh Jokowi Tak Masuk Gelombang Pertama Penerima Vaksin Covid-19, Begini Penjelasan Jubir Kemenkes

oleh -59 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Juru Bicara (Jubir) Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Siti Nadia Tramidzi angkat bicara terkait kepastian waktu vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum diputuskan.

Menurutnya, belum diketahui pasti kapan Presiden Jokowi akan divaksin.

Penjelasan Nadia tersebut sekaligus menjawab sebuah posting-an netizen yang mencoba mengecek apakah Presiden RI Joko Widodo termasuk dalam daftar penerima vaksin Covid-19 gelombang pertama atau tidak.

Nadia mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan persiapan untuk vaksinasi tenaga kesehatan nakes yang akan jadi sasaran awal.

Vaksin Covid-19 yang baru tiba dari Tiongkok diberangkatkan ke Bio Farma Bandung, dari Gudang Kargo, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (31/12/2020).
Vaksin Covid-19 yang baru tiba dari Tiongkok diberangkatkan ke Bio Farma Bandung, dari Gudang Kargo, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (31/12/2020). (Wartakotalive/Nur Ichsan)

“Kalau Pak Presiden akan diinfokan kemudian ya,” katanya dikutip dari Kompas.com, Ahad (3/1/2021).

Selain itu, ada juga beberapa hal yang perlu dipastikan dahulu seperti izin dari BPOM untuk keamanan vaksin. 

“Terkait rencana ini dan sesuai pernyataan Bapak Presiden bahwa beliau akan menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama, tentunya kami akan menindaklanjuti dan memastikan terkait hal ini dan langkah-langkah berikutnya mungkin akan kami sampaikan lain waktu,” ujarnya.

Belum pasti gelombang pertama

Nadia enggan memastikan Presiden Jokowi masuk gelombang pertama bersama nakes atau tidak.

Sementara pada pemberitaan sebelumnya, Presiden menyatakan dirinya siap menjadi orang pertama yang divaksin.

Hal tersebut disampaikannya saat berdialog dengan pedagang dan pelaku UMKM dalam rangka pembagian bantuan modal kerja (BMK) di Istana Kepresidenan, Bogor, 18 Desember 2020.

Baca Juga  Miris! Pimpinn OPD Rame-Rame Kampanyekan Petahana Saat Kuker di Desa Soa Sangaji Obi

“Saya sudah menyampaikan, saya nanti yang akan divaksin pertama kali. Di Indonesia ini saya yang pertama kali untuk menunjukkan bahwa divaksin itu tak apa-apa,” kata Jokowi.

Netizen Cek NIK Jokowi

Sebelumnnya, sebuah posting-an netizen yang mencoba mengecek apakah Presiden RI Joko Widodo termasuk dalam daftar penerima vaksin Covid-19 gelombang pertama, ramai di lini massa Twitter.

Posting-an tersebut diunggah akun Muhammad Mustadi @mathdroid di twitter pada 1 Januari 2021. 

Dia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) presiden yang didapat dari pencarian di Google, sehingga dia tidak bisa memastikan kebenaran NIK tersebut.

Setelah mencoba memasukkan NIK tersebut, hasilnya Presiden Joko Widodo tidak masuk dalam penerima vaksin gelombang pertama bersama para tenaga kesehatan.

Pengunggah menjelaskan bahwa dia hanya mengecek apakah pemilik NIK tertentu ada dalam daftar di web pedulilindungi.id menggunakan suatu aplikasi.

Dia memastikan bahwa tidak ada data yang terbobol. Selain itu disertakan keterangan atau narasi berikut:

“Hi all, ga perlu kaget/takut/bingung:

1. Gw gatau itu KTP asli atau nggak, hasil Google “ Jokowi NIK”

2. Ada/nggaknya data dari API ini bukan penentu “dapet vaksin apa nggak”, ini cuma shortlist penerima vaksin gratis tahap ini aja.

Baca Juga  PDI-P tegaskan kawal honorer K2 dan amandemen UU ASN

3. Gak ada data yang bobol, literally cuma
cek apakah pemilik NIK tertentu ada dalam daftar atau nggak.

4. Bruteforce cek NIK gak feasible juga saat ini; kita gak tahu berapa persen penerima vaksin tahap ini. 0.1%? 0.001%?

Thanks for the attention, yang mau ngobrol lanjut bisa di channel #vax”

Warganet lewat kolom komentar lantas bertanya-tanya apakah tidak adanya data presiden artinya dia tidak jadi orang pertama yang divaksin seperti diberitakan sebelumnya.

Polemik vaksinasi massal

Sementara itu polemik vaksinasi massal yang akan dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ditanggapi Pengacara kondang, Hotman paris Hutapea.

Hotman Paris mengaku kecewa dengan keputusan Presiden Republik Indonesia, Jokowi yang menetapkan tenggang waktu bagi perusahaan swasta agar dapat mendistribusikan vaksin mandiri ke masyarakat.

Pasalnya, tenggang waktu yang diberikan Pemerintah Pusat dinilainya sangat lama, yakni 3,5 tahun terhitung sejak vaksin gratis didistribusikan kepada masyarakat.

Kekecewaan tersebut disampaikan Hotman Paris lewat status instagramnya @hotmanparisofficial; pada Minggu (3/1/2021).

Dalam postingannya tersebut, Hotman Paris menyinggung soal perannya yang dulu lantang menyuarakan soal impor remdesivir pada awal pandemi virus corona atau covid-19.

Ketika itu, dirinya menegaskan agar pemerintah membuka kesempatan kepada perusahaan swasta Indonesia untuk dapat mengimpor obat covid-19 itu dari Amerika.

Baca Juga  Upacara Hari Perhubungan Nasional di Malut Dipusatkan di Morotai

“Salam Kopi Joni, dulu waktu obat corona, remdesivir diproduksi pertama kali di Amerika, Hotman paris yang ngotot mengusulkan agar perusahaan swasta Indonesia dilibatkan untuk mengimpor,’ ungkap Hotman Paris.

“Dan ternyata akhirnya berhasil dan sudah ada perusahaan Indonesia yang mengimpor obat corona remdesivir dari Amerika,” jelasnya.

Serupa dengan remdesivir, dirinya kini juga mengusulkan agar pemerintah menerapkan kebijakan serupa terkait impor vaksin covid-19 dapat diberikan segera kepad pihak swasta.

Tujuannya dijelaskannya agar proses distribusi vaksin covid-19 dapat cepat dilakukan.

Selain itu, masyarakat juga dapat lebih leluasa memilih untuk menunggu jatah vaksin covid-19 gratis atau membayar kepada perusahaan untuk mendapatkan vaksin covid-19 mandiri.

“Sekarang mengenai vaksin, apakah hal yang sama juga diijinkan perusahaan swasta untuk mengimpor vaksin dari luar negeri, untuk mengurangi beban pemerintah, untuk mempercepat proses vaksinasi?,” jelas Hotman Paris.

“Sehingga masyarakat dapat memilih, mau yang gratis atau mau yang bayar kepada perusahaan yang mengimpor vaksin tersebut diawasi oleh BPOM,” tambahnya.

Keputusan Jokowi tersebut katanya sangat penting.

Mengingat tenggang waktu pembukaan keran bagi pihak swasta untuk mengimpor vaksin covid-19 sangat lama.

“3,5 tahun kelamaan! 3,5 tahun kelamaan!,” tegas Hotman Paris.

“Jadi tolong Bapak Presiden agar vaksin gratis dan vaksin mandiri segera diterapkan segera!,” ungkapnya menegaskan.

(red/wartakotalive)