HMI Ambon Nilai Penangkapan Risman Soulissa Ciderai Hukum

oleh -468 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, M. Syahrul Wadjo mengatakan bahwa penangkapan aktivis di Ambon dinilai menciderai hukum, dimana kekuasaan menjadikan Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai alat pembungkam kebebasan berpendapat.

Untuk diketahui, beberapa hari yang lalu salah satu aktivis atas nama Risman Soulissa yang juga merupakan Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Ambon ditangkap oleh Kepolisian, karena menurut pihak Kepolisiaan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Risman sudah termasuk dalam ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo dan Gubernur Maluku, Murad Ismail yang tertera dalam postingan di akun Facebook milik Risman.

Baca Juga  Bupati Halsel Sebut Pemprov Malut Hambat Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Obi

“Penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sudah mencederai hukum, sebab penangkapan yang diakukan tidak bersandar dengan surat perintah penangkapan yang keluar secara resmi dari Instutusi Kepolisian Polres Ambon Dan P.P.Lease. Bukankah, Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3?”, ujarnya kepada Porostimur.com, Kamis ( 29/7/2021).

Syahrul menilai, penangkapan yang diakukan oleh Kepolisian terhadap Risman adalah gerakan berlebihan yang mencederai hukum dan merampas kemerdekaan Risman selaku aktivis atau warga negara Indonesia.

“Seharusnya, kekuasan harus profesional dalam menghadapi situasi di tengah-tengah pandemi saat ini hingga ada demonstrasi sampai berjilid-jilid, bukan sebaliknya menjadikan UU ITE sebagai alat untuk membungkam kebebasan berpendapat, sebab Indonesia adalah negara demokrasi”, tandasnya.

Baca Juga  76 Tahun Indonesia Merdeka, 13 Ohoi di Kei Besar Selatan Barat Baru Nikmati Air Bersih

Terkait dengan postingan Risman, setelah ditelusuri menurutnya, postingan tersebut belum termasuk dalam unsur terkait dengan ujaran kebencian sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang ITE.

Untuk itu, Syarul bilang pihak Kepolisian tidak seharusnya menjadikan Risman sebagai tersangka sebab postingan Risman yang dikatakan oleh pihak Kepolisian ujaran kebencian itu sesuai dengan UU ITE. Dirinya juga meminta agar pihak Kepolisian membebaskan Risman yang juga selaku Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Ambon.

“Risman bukan teroris, Risman bukan pembunuh, apalagi provokator. Risman hanya aktivis yang tugasnya bersuara atas nama kebenaran dan keadilan di negeri ini, sebab setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 9 Tahun 1998. Untuk Risman tetap kuat. Kita tidak lari, kita hanya mundur untuk persiapan api perlawanan untuk kembali melawan”, tutupnya. (alena)