HMI dan GMKI Tuntut Pemprov Maluku Transparan Soal Dana COVID-19

oleh -390 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Maluku, Jumat (19/6/2020).

Para aktivis dua Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku transparan mengenai penggunaan dana COVID-19.

Mereka juga menolak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon sebab dinilai merugikan masyarakat, serta meminta Pemprov Maluku memfasilitasi para mantan calon siswa (Casis) TNI yang telah gugur untuk dikembalikan ke daerah asal masing-masing.

Tiga tuntutan tersebut ingin disampaikan langsung kepada Gubernur Murad Ismail. Namun gubernur yang mantan Polisi itu tidak berkantor.

Sejumlah poster dan spanduk yang menyoroti Murad Ismail ikut dibentangkan para pendemo.

Gubernur Maluku anti kritik, mimpi anak negeri jadi TNI, penguasa tidak harmonis rakyat yang teriris, 33 pekerja masuk Ambon ke Pulau Buru melalui jalur tikus Pemprov posisi?”.

Melansir mimbarrakyatnes.com, Johanis Rumaratu, penanggungjawab mantan Casis meminta Casis yang sudah gugur dalam seleksi agar dipermudah dalam proses pemulangan ke kampung halaman karena sudah berada sangat lama dan terkendala masalah biaya hidup.

Sekda Maluku Kasrul Selang hendak menemui massa pendemo didepan pintu masuk, namun ditolak karena hanya ingin bertemu mantan Dankor Brimob.

Baca Juga  Wakapolda Maluku Jemput Tim Supervisi Polri untuk Operasi Mantap Praja

Sempat terjadi saling dorong dengan Satpol PP karena pendemo bersikeras menerobos pintu pagar dan ingin masuk dihalaman kantor Gubernur. Usai bernegosiasi, mereka diijinkan masuk menemui Sekda dihalaman kantor Gubernur.

Korlap aksi Umar Rumakefing dan Benjamin Jermias mengaku, selain meminta transparansi anggaran COVID-19, pihaknya juga mempertanyakan 39 tenaga kerja PT Maxima yang masuk ke Ambon melalui jalan tikus. Disamping kebijakan penerapan PSBB.

Kepada pendemo, Sekda mengaku, sebelum dikembalikan ke daerah asal terlebih dahulu harus dilakukan Rapid tes sesuai standar protokol COVID-19 dan menunggu konfirmasi dari pemerintah kabupaten/kota setempat, apabila sudah bersedia menerima maka secepatnya Pemprov akan fasilitasi pemulangan.

“Pemprov sudah menyurati pemerintah kabupaten/kota masing-masing Casis dan sudah ditanggapi setuju dipulangkan. Namun hasil Rapid tes ditemukan 7 orang Reaktif sehingga pemerintah kabupaten setempat menolak Casis dipulangkan dengan alasan agar mereka tidak membawa virus ke masyarakat,” bebernya.

Baca Juga  CJH Halteng Lakukan Perekaman Data Biometrik Paspor

Namun massa tidak terima dengan penjelasan Sekda dan memilih keluar halaman melanjutkan aksi sebab hanya ingin menyampaikan langsung ke Gubernur.

Datangi Kediaman Murad Ismail

Mahasiswa yang tidak puas karena tidak dapat bertemu dengan Gubernur Maluku, melanjutkan  unjuk rasa di depan kediaman Gubernur Maluku, Murad Ismail di bilangan Wailela, Kecamatan Teluk Ambon, Jumat, (19/6/2020), sekira pukul 15:10 WIT.

Mahasiswa bersikeras bertemu Murad, sementara Murad hanya mau bertemu dengan perwakilan mahasiwa.

Negosiasi berlangsung alot. Para mahasiwa dihadang oleh personil Satuan Sabhara Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease maupun Polsek Teluk Ambon yang tiba di kediaman Murad.

Tak berselang lama, tiba juga Sekda Provinsi Maluku, Kasrul Selang dan Kapolresta Pulau Ambon, Kombes Pol. Leo Surya Nugraha Simatupang

Baca Juga  Lalaikan Protokol Kesehatan, Simpatisan BK-Muklis Tuai Sorotan

Kapolresta pun langsung membubarkan massa aksi

“Bubar bubar. Ijin demo kan sudah di kantor Gubernur tadi,” tegas Kapolresta sembari mengarahkan pendemo ke jalan.

Tidak terima dibubarkan, pendemo mengancam akan terus melakukan aksi hingga bertemu Murad Ismail. (red/mr/sc)