HRW Tuntut Pembebasan 22 Aktivis Papua Sebelum HUT OPM 1 Desember

oleh -46 views
Link Banner

Porostimur.com | Jayapura: Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga Direktur Human Rights Watch (HRW) Elaine Pearson mendesak otoritas Indonesia harus mencabut tuduhan pengkhianatan dan membebaskan 22 aktivis Papua yang ditahan sejak Agustus 2019.

Ia juga meminta diplomat asing dan pejabat PBB memantau demonstrasi di provinsi Papua dan Papua Barat dan respon penegakan hukum pada HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM), 1 Desember 2019.

“Papua mungkin menjadi topik sensitif di Indonesia, tapi itu bukan alasan untuk mengumpulkan orang dan mengirim mereka ke penjara karena tindakan ekspresi damai (demonstrasi),” kata Elaine Pearson, seperti dilansir www.hrw.org, 28 November 2019.

“Pihak berwenang harus membatalkan dakwaan dan segera membebaskan orang yang ditahan hanya karena memiliki bendera (bintang Kejora) atau mengorganisir (aksi demonstrasi),” tambahnya seperti dikutip pojoksatu.com.

Setiap tahun orang Papua berupaya mengibarkan bendera Bintang Kejora, yang sering mengakibatkan bentrokan dengan aparat keamanan lokal.

Baca Juga  Ketua Tim Sukses Yakin Ahkam Gazali Menang di Musda DPD II Golkar Kepulauan Sula

Human Rights Watch tidak mengambil posisi apapun dalam klaim orang Papua atas penentuan nasib sendiri, tetapi mendukung hak setiap orang, termasuk untuk para pendukung kemerdekaan, untuk mengekspresikan pandangan politik mereka secara damai tanpa takut ditangkap atau bentuk pembalasan lainnya.

Menurut Elaine Pearson, penangkapan dan pemenjaraan orang karena berpartisipasi secara damai dalam upacara pengibaran bendera secara simbolis adalah penangkapan sewenang-wenang dan penahanan yang melanggar Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, di mana Indonesia menjadi salah satu pihak.

Pihak berwenang Indonesia menangkap 22 orang pada bulan Agustus dan September setelah beberapa kali demonstrasi dengan kekerasan di provinsi Papua dan Papua Barat di mana ribuan orang ikut serta dalam demonstrasi yang memprotes rasisme terhadap orang Papua.

Baca Juga  PPTN 2017, even pariwisata sekaligus pembinaan bakat generasi muda

Protes itu terjadi setelah sebuah video beredar tentang milisi Indonesia yang secara rasial menyalahgunakan siswa asli Papua di luar asrama mereka di Surabaya pada 17 Agustus.

Orang Papua berdemonstrasi di setidaknya 30 kota di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta. Kerusuhan Papua membakar gedung parlemen lokal di Manokwari, serta penjara di Sorong, provinsi Papua Barat, dan Jayapura, provinsi Papua.

Sebagian besar dari 20 pria dan 2 wanita yang menunggu persidangan di 4 kota didakwa dengan makar berdasarkan pasal 106 dan 110 KUHP Indonesia. Hukuman maksimum berdasarkan pasal 106 adalah 20 tahun penjara, yang dapat digandakan jika juga dihukum memobilisasi orang lain untuk melakukan pengkhianatan, berdasarkan pasal 110. (red/rtl/psc)