Hurasan: Pemkab KTT dan MBD Belum Bentuk BUMD

oleh -57 views
Link Banner

Porostimur.com| Ambon: Dalam pengelolaan minyak dan gas, atau panas bumi di Blok Masela, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD), diharuskan memiliki sebuah badan usaha sendiri. Dimana, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan didirikan itu sedianya akan menitipkan saham ke anak perusahaan yang akan didirikan dan dikoordinir oleh PT Maluku Energi Abadi.

Hal ini ditegaskan Anggota Pansus II DPRD Maluku, Ruslan Hurasan, saat berhasil dikonfirmasi wartawan, di Gedung DPRD Maluku, Rabu (29/7).

”Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) diharapkan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Karena Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya adalah bagian dari saham, sebab BUMD itu menitipkan saham ke anak perusahaan yang nanti dibentuk oleh PT Maluku Energi Abadi,” ucapnya.

Baca Juga  Kapolres Buru Buka Latihan Pra Operasi Bina Kusuma Siwalima 2020

Dengan adanya BUMD yang mewakili kedua kabupaten dimaksud, akunya, akan bersama-sama dengan anak perusahan yang nanti dibentuk oleh PT Maluku Energi Abadi, untuk melakukan kegiatan-kegiatan penunjang yang berkaitan dengan saham.

Link Banner

Terlebih BUMD dimaksud juga bisa melakukan sharring disitu. Karena dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 yang terkait dengan saham, dimaksud dengan saham itu adalah yang diberikan kepada anak perusahan tiga puluh (30) persen dari bagian, tiga puluh (30) persen ini bisa dilibatkan KKT dan MBD,” jelasnya.

Dalam rangka merealisasikan ini, tegasnya, baik Pansus maupun Pemerintah Daerah telah menemukan sinkronisasi kebijakan antara lain menyoroti masalah pengauatan kelembagaan.

”Pada tingkat itu Pansus dan Pemerintah daerah sudah satu arah. Yang disoroti pertama-tama penguatan kelembagaan yang dipimpin oleh orang sudah profesional pengalamanya. Kedua, Modal Dasar. Bahwa ada isu perdebatan keuangan daerah kita, karena modal dasar yang disampaikan itu seratus milyar rupiah. Sebab dari sisi aturan PP No. 54, mengatakan dua puluh lima persen dari modal dasar itu disetorkan menjadi setoran awal BUMD. Dan pemerintah mencabut dua puluh milyar itu. Ketiga, terkait saham, KTT dan MBD harus membentuk BUMD. Karena, BUMD itu akan menitipkan sahamnya ke anak perusahaan. Jadi PT Maluku Energi Abadi sebagai perusahaan holding. PT Maluku Energi Abadi menerima dan mengelola PI sepuluh persen. Kemudian PT Maluku Abadi membentuk anak perusahaan dan nanti hasil konfirmasi dengan Pemerintahan Daerah, anak perusahaan itu sudah mulai digarap yang bernama PT Maluku Energi Masele,” terangnya.

Atas kondisi ini, tegasnya, pihaknya sangat berharap Pemkab KT dan MBD segera membentuk BUMD dimaksud yang khusus untuk folomiga, supaya bersama-sama dengan anak perusahaan dari folding PT Maluku Energi Abadi.

Baca Juga  Ketua DPRD Maluku Minta Masyarakat Taati PSBR

”Jadi BUMD yang dibentuk dan didirikan ini namanya PT Maluku Energi Masela yang bersifat perseroda jadi bukan perunda. Sebab, Pansus sudah sepakati perseroda atau Peseroan Daerah PT Maluku Energi Abadi”, pungkasnya. (liehu)