Ibadah Haji Indonesia Tahun 2020 Batal, Said Aqil: Kok Nggak Semakin Pintar Ya?

oleh -275 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menyayangkan keputusan pemerintah yang terlalu buru-buru untuk tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia.

Alasan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama tidak mengadakan haji karena sampai saat ini Pemerintah Arab Saudi belum memutuskan akan membuka atau tidak penyelenggaraan haji.

Sehingga ha ini berpengaruh pada persiapan Indonesia yang tidak mungkin maksimal. 

Umat Islam yang sudah mendaftar haji diminta sabar dan menerima keputusan ini dan masalah uang yang sudah dibayarkan bisa ditarik kembali. 

“Menurut saya mengapa mendahului keputusan Pemerintah Saudi Arabia. Harusnya tunggu dulu keputusan dari Saudi Arabia. Kalau mereka menutup ibadah haji baru kita putuskan tidak ada haji,” kata Said Aqil dalam acara Halal Bihalal Virtual, Rabu (3/6/2020) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat.

Selain itu setahu Said Aqil, keputusan Kementerian Agama tidak berkoordinasi dengan DPR 

Baca Juga  Besok Pengurus JMSI Riau Dilantik

“Setahu saya DPR tidak diajak ngomong bahwa haji ditiadakan. Hal seperti itu terkadang kita menganggap terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan,” ujarnya. 

Masalah persiapan sebenarnya, imbuh Said Aqil, pemerintah telah melaksanakan haji sejak dulu, selayaknya harus semakin cerdas, semakin sempurna dan ada antisipasi dalam menghadapi berbagai persoalan haji. 

“Nggak sekedar alasan, persiapan belum sempurna, tidak siap. Padahal tiap tahun sudah menyelenggarakan haji dari jaman sebelum merdeka sampai sekarang. Kok gak semakin pinter gitu loh,” kata Said.

Sampai hari ini Pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan keputusan pembatalan ibadah haji. 

Dalam acara Halal Bihalal yang disiarkan langsung lewat live streaming diikuti seluruh pengurus wilayah NU se Indonesia.

Ini Daftar Besaran BPIH 2020 Reguler per Embarkasi

Pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun 2020, imbas pandemi Covid-19.

Baca Juga  Rayakan HAB dan Hari Ibu, DWP Kanwil Kemenag Malut Gelar Lomba MC

Atas keputusan itu, Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) tahun 2020 akan dikembalikan kepada calon jemaah haji.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1441H/2020M, ditetapkan pada 12 Maret 2020.

Keppres BPIH diterbitkan setelah Kementerian Agama dan DPR menyepakati besaran biaya haji tahun ini pada 30 Januari 2020.

Keppres ini mengatur Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), untuk jemaah haji reguler, serta Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Setelah Keppres BPIH terbit, maka tahapan selanjutnya adalah pelunasan Bipih oleh jemaah haji.

Berikut ini daftar besaran BPIH 1441H/2020M jemaah haji reguler per embarkasi:

4. Embarkasi Padang Rp 33.172.602;

5. Embarkasi Palembang Rp 33.073.602;

Baca Juga  Ini Pesan Kapolda Kala Bertemu Forkopimda, KPU, Bawaslu dan Elemen Masyarakat SBT

6. Embarkasi Jakarta Rp 34.772.602;

7. Embarkasi Kertajati Rp 36.113.002;

8. Embarkasi Solo Rp 35.972.602;

9. Embarkasi Surabaya Rp 37.577.602;

10. Embarkasi Banjarmasin Rp 36.927.602;

11. Embarkasi Balikpapan Rp 37.052.602;

12. Embarkasi Lombok Rp 37.332.602; dan

13. Embarkasi Makassar Rp 38.352.602.

Daftar besaran BPIH 1441H/2020M Petugas Haji Daerah dan Pembimbing KBIHU per embarkasi:

4. Embarkasi Padang Rp 67.111.168;

5. Embarkasi Palembang Rp 67.012.168;

6. Embarkasi Jakarta Rp 68.711.168;

7. Embarkasi Kertajati Rp 70.051.568;

8. Embarkasi Solo Rp 69.911.168;

9. Embarkasi Surabaya Rp 71.516.168;

10. Embarkasi Banjarmasin Rp 70.866.168;

11. Embarkasi Balikpapan Rp 70.991.168;

12. Embarkasi Lombok Rp 71.271.168; dan

13. Embarkasi Makassar Rp 72.291.168.

(red/rtm/wartakota)