IMM Kota Ambon Lapor Widya Pratiwi Murad ke Polda Maluku

oleh -2.804 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Kasus Bunga Leksula atau joget-joget Widya Pratiwi Murad Cs, rupanya belum selesai dengan permintaan maaf yang disampaikan istri gubernur Maluku itu beberapa waktu lalu.

Pasalnya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Ambon melaporkan Ketua PKK Provinsi Maluku itu ke Mapolda Maluku.

Ketua Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Ambon, Ardi Septian Labalawa kepada wartawan di Mapolda Maluku, Senin (19/7/2021) mengatakan, merujuk pada fakta peristiwa tanggal 22 Juni 2021 itu, maka Widya Murad Ismail (Ketua PKK Provinsi Maluku) telah melaggar Ketentuan Pasal:93, UU No 6 Tahun 2018, yang berbunyi, “Setiap orang yang tidak mematuhi Penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Dan atau menghalang-halangi Penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan masyarakat Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1( satu) tahun dan atau denda Paling banyak 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) .”

Baca Juga  NTP Maluku Februari 2020 Turun 0,63 Persen

Widya juga dituding telah melanggar Instruksi Presiden No 6 tahun 2020 Tentang Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang dimana dalam Intruksi tersebut pasal 5, huruf d, bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran Protokol kesehatan, dan sangsinya jelas.

Serta menuai kritik dari berbagai pihak karena disituasi Pandemi Covid19 tentunya harus beliau berkewajiban dalam melaksanakan tugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat secara luas untuk sebenar-benarnya melawan Covid19, maka ada prinsip ketaatan terhadap aturan-aturan protokol kesehatan.

“Mengingat Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam hukum dasar kita UUD 1945, maka sudah barang tentu penegak hukum harus jeli dalam membijaki persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua PKK Widya Murad Ismail tersebut. Pelaporan ini dalam rangka menjaga marwah hukum agar tetap terawat di negara yang kita cinta ini,” Labalawa.

Baca Juga  Dito Ariotedjo Puji Kepemimpinan Edi Langkara di AMPI Malut

Dia juga menyayangkan sikap para pemangku dengan seenaknya beraktivitas bebas tanpa menghiraukan kebijakan yang menjadi konsensus bersama ini.

Menurut Ardi, hal ini menunjukkan ada keberpihakan dihadapan hukum yang kemudian melanggar prinsip “equality before the law” persamaan di hadapan hukum dan tidak seorangpun ada di atas atau di bawah hukum.

“Saya menyangkan tindakan dari pada Ketua PKK Widya Pratiwi Murad Ismail. Klarifikasi yang disampaikan unjung-unjungnya meminta maaf tapi ini berurusan dengan hukum karena hukum dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan,” pungkasnya. (nur)