Indikasi mark-up anggaran publikasi Pemkab SBB terkuak

oleh -58 views
Link Banner

@PorosTimur.com | Ambon : Kantor Pengadilan Negeri (PN) Ambon kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi anggaran publikasi tahun 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Selasa (5/12).

Sidang ini dipimpin Ketua Majelis Hakim, R. A. Didi Ismiatun, didampingi Hakim Anggota, Heri Leliantono dan Christina Tetelepta, beragendakan mendengar keterangan saksi pemilik percetakan Reminal Digital Printing, Samsul Bahri Patty, yang dihadirkan JPU, Ekhart Hayer dan Irkham Ohoiwulun.

Begitupun terdakwa Petrus Ohoirat yang didampingi tim Penasehat Hukum Anthony Hatane dan rekan-rekan, turut dihadirkan JPU.

Dalam keterangan saksi Samsul bahri Patty, terungkap bahwa saat pembayaran cetakan baliho dan spanduk, ada sejumlah lembar nota/kwitansi kosong yang diminta terdakwa Rio (berkas perkara terpisah-Red).

Link Banner

”Setelah saudara Rio membayar beberapa cetakan spanduk dan baliho dari Pemkab SBB, saya membuat kwitansi/nota dengan cap dan tanda tangan saya. Tetapi ada nota/kwitansi yang diminta Rio untuk pertanggungjawaban Rio di kantornya. Dan saya memberikan beberapa helai nota/kwitansi kosong,” ujarnya.

Baca Juga  Kejati Maluku Tahan Ferry Tanaya

Selain masalah nota/kwitansi kosong yang diberikan kepada terdakwa Rio, jelas saksi, masih ada hutang Pemkab SBB yang masih belum dibayarkan hingga saat ini sebesar Rp 35 juta.

”Masih ada hutang dari Pemerintah SBB yang belum dilunasi kurang lebih Rp. 35 juta sejak 2013,” tegasnya.

Saat diberikan kesempatan menanggapi kesaksian itu, terdakwa Petrus Ohoirat sama sekali tidak membatahnya.

Majelis hakim pun menunda sidang hingga pekan depan, dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan, usai mendengarkan keterangan saksi. (tim)