Ini 4 Persoalan Pembangunan di Maluku Menurut Deputy I KSP, Febry Calvin Tetelepta

oleh -301 views
Link Banner

Porostimur.com – Ambon: Deputy I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta menyebut ada empat persoalan utama pembangunan di Maluku yang menyebabkan daerah ini selalu tertinggal.

“Sebetulnya kalau kita memotret Maluku sendiri paling tidak ada tiga persoalan dasar pembangunannya,” ujarnya kepada jurnalis porostimur, di SwissBell Hotel, Ambon, Selasa (5/10/202) kemarin.

Hal pertama menurut Tetelepta adalah persoalan kemiskinan. Maluku katanya masih berada pada urutan keempat provinsi yang masuk kategori miskin di Indonesia.

Yang kedua, indeks pembangunan manusia Manusia yang masih berada di bawah rata-rata IPM nasional.

“Kita lihat bahwa rata-rata nasional itu hanya Kota Ambon saja yang paling tinggi, sangat tinggi melebihi nasional, tapi di Maluku Barat Daya, maupun di KKT itu kan jomplang sekali itu, turun di bawah nasional. Dan disparitas Indeks Pembangunan Manusia di Maluku itu menjadi persoalan tersendiri,” tukasnya.

Yang ketiga ada persoalan infrastruktur. Menurutnya dengan luas wilayah 92 persen bahkan hampir 93 persen laut, maka prioritas pembangunan harus diarahkan pada tersedianya infrastruktur kelautan yang memadai.

Baca Juga  NasDem Menuju Partai Mandiri

“Kita harus mendesain pembangunan yang mampu memaksimalkan potensi kelautan, disamping maupun di udara,” katanya.

Febry bilang, dengan pembangunan infrastruktur yang baik, paling tidak ada beberapa hal yang akan didapatkan, yaitu: ada konektivitas.

“Dan yang berikut adalah akan muncul pertumbuhan ekonomi yang baru dia menekan logistik dan yang ketiga adalah bahwa kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi dan ke empat adalah ada peradaban baru yang muncul,” ujar Tetelepta.

“Jadi ketika sebuah daerah itu bisa terkoneksi dengan baik maka muncul pertumbuhan ekonomi baru dan pasti kehidupan yang lebih baik akan muncul dan peradaban masyarakat akan semakin membaik,” imbuhnya.

Yang keempat menurut Tetelepta, adalah persoalan paradigma. Menurutnya, pemimpin di Maluku harus tahu persis bahwa Maluku harus dilihat sebagai sebuah miniatur Indonesia.

“Ketika presiden Jokowi dengan kebijakannya menggeser paradigma baru dari Jawa sentris menjadi indonesia sentris, mesti ketika kita aplikasi ke Maluku tidak boleh lagi pembangunan itu menumpuk di kota Ambon, jadi harus keluar dari Kota Ambon. Ambon centris dia harus bergeser ke gugus pulau di daerah-daerah yang lain,” paparnya

Baca Juga  Hari Ini Polda Maluku Vaksin 1.639 Orang di Tiga Tempat Berbeda

Tetelepta bilang, paradigma berpikir pemimpin Maluku harus digeser menjadi membangun Maluku dari pinggiran, karena daerah-daerah pinggiran seperti MBD, KKT, Kepulauan Aru, maupun juga SBT adalah bagian yang sangat teritorial, bagian yang sangat pinggiran dan kemiskinan-kemiskinan semakin tumbuh subur di situ.

“Nah oleh sebab itu mesti ada kita treatment khusus. Kenapa kota Ambon ini penuh , karena orang mau sekolah orang sakit orang bersin perut sakit orang semua datang ke Ambon gitu loh. Ambon ini seperti desa yang padat, nah ini harus di geser oleh pembangunan gugus pulau harus di geser keluar,” ujar Tetelepta.

“Jadi kemarin itu saya ke Tiakur, 3 minggu lalu saya ke Tiakur , disana itu ada Unpatti membuat kelas khusus di sana, dan saya bilang ke beberapa dosen Unpatti bahwa ini harus didorong supaya dia menjadi universitas di Aru juga begitu, harus didorong, Karena apa? anak-anak kita yang ada di pulau-pulau selatan itu mereka kalau datang ke Ambon itu karena sangat jauh, kostnya tinggi, dan belum itu tiap bulan orang tuanya bisa mengirim uang dengan baik, kalau ada kelas dan kualitas yang bagus di sana maka mereka kita membantu mereka bisa bersekolah dengan baik,” bebernya.

Baca Juga  Yusril Kritik Rezim Jokowi, Rizal Ramli Tersenyum Lebar

Teletepta menjelaskan, dia juga telah bicara dengan Bupati Maluku Barat Daya bahwa banyak sekali anak-anak Maluku Barat Daya yang sudah hidup di Timor Leste ambil aja 10, 20 orang anak-anak mereka dikasih beasiswa untuk kuliah di Tiakur, bulan-bulan berikut kan Tiakur sudah menjadi universitas internasional dong, karena kan sesuatu yang alangkah sangat politis sekali sehingga kita bisa mendongkrak perkembangan Tiakur itu semakin baik.

“Kenapa? daerah-daerah itu kan daerah yang sangat kaya, tapi apa yang menjadi persoalan? Tata kelola kita, butuh pemimpin yang harus selesai dengan dirinya, juga pemimpin yang bisa melihat Maluku ini dalam sebuah potret yang jelas, jernih dan bagaimana kita membangun dengan baik dari pinggiran gugus-gugus pulau,” pungkasnya. (keket)