Ini Alasan Hukum yang Bikin Murad-Orno Batal Dicopot 31 Desember Nanti

oleh -524 views

Porostimur.com, Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan judicial review para kepala daerah membuat Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno tak jadi lengser pada 31 Desember 2023 ini. 

Padahal menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dengan adanya pilkada serentak, seluruh kepala daerah yang dipilih pada 2018 seharusnya lengser pada 2023, paling lambat Desember.

Namun putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan terhadap UU tersebut yang didaftarkan lewat nomor perkara 143/PUU-XXI/2023 membuat Khofifah-Emil dan sebagian kepala daerah tak dicopot pada tahun ini. MK dalam putusannya pada Kamis (21/12/2023) menyebutkan bahwa Pasal 201 ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bertentangan dengan UUD 1945.

Baca Juga  Bupati Halsel Resmikan Masjid dan Jembatan Bantuan Harita Nickel di Desa Soligi

Frasa dalam pasal tersebut sebagai berikut,”Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023″.

Konteksnya adalah, dari 171 kepala daerah yang terpilih pada 2018 tidak semuanya dilantik pada tahun yang sama. Khofifah misalnya dilantik pada 13 Februari 2019. Oleh karena itu, dia dan wakilnya diberi kesempatan menggenapkan masa tugasnya hingga Februari 2024.

Beriku dua poin awal amar putusan MK tersebut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang semula menyatakan,
73 “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun
2023″, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan
dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan
tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum
diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun
2024”.

Adapun judicial review ini diajukan oleh tujuh kepala daerah yaitu Gubernur Maluku Murad Ismail; Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto; Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto; Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachmin; Wali Kota Gorontalo Marten Taha; Wali Kota Padang Hendri Septa; dan Wali Kota Tarakan Khairul.

Baca Juga  KPK Panggil 2 Prajurit TNI Ajudan Eks Gubernur Malut AGK

Kuasa hukum dalam perkara ini yakni Rasamala Aritonang, Febri Diansyah, Donal Fariz dan Reyhan Rezki Nata. (red)

Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News