Ini Beberapa Rekomendasi DPRD Maluku Atas LKPJ Gubernur Tahun 2020

oleh -85 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: DPRD Provinsi Maluku telah membahas dan memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2020, melalui Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, pada Jumat (4/6/2021).

Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2020 itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut, sedangkan, rekomendasi dibacakan oleh Ketua Pansus LKPJ, Benhur Watubun.

Watubun mengatakan, berdasarkan amanat pasal-pasal dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan berdasarkan tata tertib DPRD Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2020 Pasal 28 Ayat 1 dan 2 bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan, termasuk di dalamnya pembahasan dari evaluasi LKPJ oleh DPRD, maka telah dilakukan telaah dan pembahasan secara mendalam oleh DPRD.

Dijelaskannya, LKPJ Gubernur tahun 2020 ini memiliki landasan hukum yang jelas sehingga konsekuensi dari pada rekomendasi ini selain dalam bentuk kebijakan dan program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, juga kewajiban dan kepatuhan melaksanakan rekomendasi tersebut karena arah dan kejelasan dasar hukum di atas.

Melatarbelakangi hal tersebut, maka DPRD merekomendasikan beberapa poin mendasar untuk digunakan oleh pemerintah daerah saat ini atau di masa yang akan datang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku.

Adapun Rekomendasi Nomor 043.2/221 terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Penilaian Kelengkapan

Kelengkapan LKPJ merupakan salah satu syarat mutlak dalam menilai kelayakan laporan yang disampikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD. DPRD Provinsi Maluku menilai bahwa secara umum dokumen LKPJ gubernur Maluku tahun 2020 cukup baik namun ada beberapa koreksi yang menjadi atensi penyempurnaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu DPRD meminta agar format LKPJ gubernur Maluku harus disajikan secara utuh dan komprehensif sehingga mempermudah dalam penilaian sesuai dengan Permendagri Nomor 18 tahun 2020 diantaranya terhadap setiap kinerja yang tidak tercapai target maupun yang telah terealisasi harus menguraikan permasalahan dan upaya mengatasi permasalahannya sehingga mempermudah evaluasi dan penilaian dari DPRD

Capaian Kinerja Pembangunan Ekonomi Makro Daerah

Berkaitan dengan ekonomi daerah, belum ada peningkatan yang signifikan sampai dengan berjalannya tahun kedua pemerintahan sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah Nomor 21 tahun 2014 tentang RPJMD 2019-2024 dapat dibuktikan antara lain:

  1. IPM di tahun 2020 walaupun ada peningkatan tapi sangat landai dan tidak signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Salah satu indikator yang menjadi potrait dalam perspektif ini adalah daya beli masyarakat, pada tahun 2020 peningkatannya hanya 0,4 poin, itu berarti daya beli masyarakat masih rendah sehingga mempengaruhi standar hidup layak masyarakat di Maluku dimana pengeluaran per kapita hanya sebesar 8,732.
  2. Jumlah pengangguran di Provinsi Maluku tahun 2019 tercatat 54.404 orang mengalami kenaikan 16,71% atau sebanyak 9.089 orang di tahun 2020, itu berarti tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku mengalami peningkatan 7,57%.
  3. Garis kemiskinan di Maluku yang masih relatif tinggi di tahun 2019 17,65% menjadi 17,99% di tahun 2020. Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kecenderungan meningkat di mana indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari 3,74% pada tahun 2019 menjadi 3,76% pada tahun 2020. Hal yang sama terjadi indeks keparahan kemiskinan meningkat dari 1,12% di tahun 2019 menjadi 1,18% di tahun 2020. Berdasarkan fakta makro ekonomi di atas, maka DPRD Provinsi Maluku menilai bahwa kebijakan anggaran OPD di lingkup pemerintah daerah provinsi Maluku belum optimal menjawab target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024. Kondisi ini sangat anomali dengan tren peningkatan APBD dari tahun 2019 ke tahun 2020 termasuk di dalamnya akumulasi bantuan sosial yang bersumber dari APBN dan pinjaman SMI sebesar 700 miliar yang sudah direalisasikan di tahun 2020 sebesar 25%. Oleh karena itu DPRD merekomendasikan kepada Gubernur Maluku: (a) Dalam kebijakan APBD tahun 2020 perlu mengalokasikan prioritas anggaran di daerah-daerah yang memberikan kontribusi kemiskinan tertinggi, (b) Proses perencanaan pembangunan harus terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota terutama difokuskan pada kabupaten/kota yang menyumbang angka kemiskinan tertinggi, (c) Kebijakan anggaran harus memihak pada program-program pemberdayaan masyarakat yang merupakan instrumen untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Maluku, (d) DPRD provinsi Maluku meminta pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam mendorong percepatan investasi di Maluku. Capaian Kinerja Kuangan Daerah
  4. Pengelolaan pendapatan daerah di tahun 2020 secara umum sesuai dengan asumsi dan proyeksi, walaupun masih ada beberapa yang tidak menggembirakan. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah maka DPRD memberikan catatan sebagai berikut: (a) besarnya pendapatan daerah tahun anggaran 2020 merupakan kemendalian semu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dikarenakan besarnya anggaran masih sebagian berasal dari DAU dan DAK sebesar 82,04%. Atas kondisi tersebut maka DPRD meminta kepada Gubernur untuk berupaya keras memacu peningkatan PAD agar kemendalian daerah segera mampu kita wujudkan, (b) Realisasi PAD yang mencapai 99,57% merupakan sebuah prestasi kerja yang patut diapresiasi positif. Namun DPRD melihat potensi yang ada masih sangat bisa untuk dipacu. Sehubungan dengan hal tersebut maka DPRD meminta kepada Gubernur untuk mempercepat untuk membuat peraturan Gubernur terhadap Peraturan Daerah tentang pajak maupun retribusi yang baru agar PAD kita meningkat kedepan.
  5. Belanja pegawai yang sangat besar belum disertai dengan peningkatan kinerja pelayanan yang maksimal. Sehubungan dengan hal tersebut maka DPRD meminta kepada Gubernur agar mengevaluasi pimpinan OPD untuk meningkatkan kinerja.
  6. Komponen pembiayaan baik penerimaan pembiayaan maupun komponen pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2020 memberikan gambaran tentang kondisi keuangan daerah pada akhir masa periode anggaran: (a) Tahun 2020 belanja daerah tingkat realisasinya hanya mencapai 77% artinya ada 23% belanja yang tidak terealisasi dan tentu secara otomatis akan menjadi bagian komponen penyumbang silpa. Oleh karena itu komponen sisa anggaran belanja yang terserap ini secara kualitatif harus tetap dipahami sebagai kelemahan pimpinan OPD dalam membelanjakan anggarannya, (b) Persoalan belum terealisasinya pinjaman SMI sebesar 75% harus menjadi perhatian khusus, karena 700 miliar yang dianggarkan telah menjadi bagian kontributor pendapatan pada penetapan APBD 2021 sebagai komponen pendapatan. Oleh karena itu DPRD Provinsi Maluku merekomendasikan kepada gubernur Maluku untuk mengingatkan kepada pimpinan OPD agar memperhatikan sungguh-sungguh perencanaan dan batas waktu pinjaman sesuai siklus anggaran.
Baca Juga  Pimpinan DPRD Maluku Silaturahim dengan Danlanud Pattimura

Capaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah Maluku banyak yang belum sesuai dengan target indikator yang ditetapkan, untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan dan serangkaian strategi untuk menghadapi permasalahan dan isu strategi. Dari 28 indikator yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku sesuai dengan RPJMD 2019-2024 yang tidak bisa dinilai, karena tidak menyajikan data dalam LKPJ itu berjumlah 10 indikator dan dari indikator kinerja utama yang tidak tercapai dari target yang ditetapkan berjumlah 10 itu, itu berarti kurang lebih 71% dari indikator kinerja utama pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2020 yang belum sesuai dengan target. Oleh karena itu DPRD Provinsi Maluku merekomendasikan kepada Gubernur Maluku agar lebih memaksimalkan kinerja kinerja pimpinan OPD sehingga target IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai indikator-indikator dalam RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024.

Baca Juga  Maluku Dinobatkan Sebagai Salah Satu Provinsi Terbaik Dalam Penerapan PPKM Mikro

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Terhadap capaian indikator kinerja kegiatan dan pelaksanaan program dan kegiatan, maka DPRD menilai bahwa keseluruhan OPD baik yang terkait dengan pelayanan dasar maupun urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pemerintahan, umumnya tidak mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Provinsi Maluku tahun 2020. Selain itu juga tidak digambarkannya alasan dan permasalahan kenapa tidak mencapai target sesuai dengan perjanjian kerja. Atas dasar itu DPRD dalam mencermati LKPJ Gubernur Maluku tahun 2020 terkait dengan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan merekomendasikan agar Gubernur Maluku agar lebih memaksimalkan kinerja pimpinan-pimpinan OPD sehinga target IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai indikator dalam RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024.

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Perbantuan dan Tugas Umum Pemerintahan

  1. Penyelanggaraan tugas perbantuan merupakan kewajiban pemerintah yang diserahkan kepada daerah untuk mengelola dan melaksanakannya. Tugas perbantuan memiliki maksud strategis dalam mempercepat problematika daerah atas hal-hal tertentu. Sehubungan dengan hal diatas, maka DPRD meminta kepada Gubernur untuk melakukan pemantauan dan melaksanakan tugas pembantuan yang ada pada Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Pertanian secara maksimal.
  2. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kerjasama dengan pihak ketiga.
    Banyaknya kerjasama pihak ketiga antara OPD dengan pihak lain, bahkan pemerintah Maluku dengan lembaga lain merupakan sebuah langkah positif yang perlu ditingkatkan. Namun DPRD meminta kepada Gubernur untuk melakukan analisis yang serius agar kerjasama dengan pihak ketiga memberikan nilai positif atau penambahan pendapatan pada pemerintah Provinsi Maluku.
Baca Juga  3 November Pimpinan KPK Sambangi DPRD Maluku

Penutup

  1. Kesimpulan.
    Setelah melakukan kajian, penelitian dan telaah secara serius terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun 2020, maka beberapa rekomendasi DPRD terhadap LKPJ gubernur Maluku tahun 2020 telah disampaikan dalam dokumen ini. Dokumen ini merupakan evaluasi, masukan dan catatan penting atas kinerja Gubernur Maluku selama 1 tahun. Rekomendasi LKPJ Gubernur Maluku ini memiliki arti strategis dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. untuk itu Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi tersebut agar pelaksanaan pemerintahan ke depan menjadi lebih baik. Terhadap sektor-sektor yang telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagaimana yang telah dilaporkan dalam LKPJ Gubernur Maluku tahun 2020, DPRD Provinsi Maluku memberikan apresiasi atas keberhasilan kinerja pemerintah daerah Provinsi Maluku. Namun demikian DPRD Provinsi Maluku juga berharap agar catatan dan rekomendasi DPRD Maluku terhadap LKPJ Gubernur tahun 2020, terutama terhadap persoalan dasar yang belum mencapai target agar dapat ditindaklanjuti dengan segera oleh pemerintah daerah pada proses perencanaan berikutnya, dimulai pada saat pembahasan perubahan APBD tahun 2021 dan pengawasannya melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi Maluku. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam telaah ini, semoga hasil catatan dan telaah ini dapat memberikan arti penting dan bermanfaat bagi evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah Maluku pada masa yang akan datang.
  2. Rekomendasi: (a) Gubernur diharapkan melakukan reformasi birokrasi pada beberapa pejabat struktural yang sampai dengan saat ini masih dalam status pelaksana tugas untuk didefenitifkan (b ) Dalam hal kebijakan pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok atau komunitas, pemerintah daerah harus lebih jeli dalam mengukur peruntukannya dan kelompok sasaran sehingga bisa mencapai optimum benefit. Hal ini agar output yang diharapkan berbanding lurus dengan outcome yang diinginkan (c) Orientasi pelayanan minimum oleh pemerintah daerah seharusnya berkonsekuensi terhadap meningkatnya kinerja ekonomi daerah. Dalam perspektif itu maka pelayanan perizinan atau pelayanan semua perizinan harus terkonsentrasi dalam satu pelayanan yang terintegrasi atau one stop service (d) Berkaitan dengan investasi di Maluku maka setiap investor selain memanfaatkan anak daerah secara proporsional juga harus memiliki kantor cabang di wilayah Maluku dan DPRD meminta agar harus ada peraturan Gubernur sebagai aturan dalam pelaksanaannya (e) DPRD mendesak Gubernur untuk menegaskan kepada Kepala Dinas PUPR untuk segera menyelesaikan pembangunan jembatan Dian Pulau Tetoat, Kabupaten Maluku Tenggara pada perubahan APBD 2021.

“Demikian rekomendasi DPRD Maluku terhadap LKPJ Gubernur Maluku tahun 2020 agar dapat ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan”, ujar Ketua Pansus mengakhiri laporannya. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.