Ini Penjelasan Wagub Terkait Polemik Pergantian Sekda Maluku

oleh -792 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku kini resmi ditempati Sadli Le sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Maluku menggantikan Kasrul Selang. Pergantian ini pun menjadi perbincangan hangat di kalangan publik.

Menyikapi kondisi polemik ini, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno dalam keterangan persnya mengatakan, bahwa Gubernur Maluku, Murad Ismail, menunjuk Sadli Le sebagai Plh Sekda Maluku semata-mata untuk tugas-tugas yang sifatnya rutinitas.

“Keputusan tersebut dipertimbangkan untuk dilakukan karena Sekda atas nama Kasrul Selang beberapa waktu yang lalu terpapar Covid-19 dan pertimbangan Gubernur bahwa Kasrul Selang sementara ini perlu melakukan pemulihan kesehatan secara total dan sesuai aturan, kurang dari 15 hari dapat diangkat atau ditunjuk Plh”, ujarnya kepada awak media dalam konferensi pers di Lantai II Kantor Gubernur, Rabu (21/7/2021).

Baca Juga  Wagub Maluku dan Keluarga Disuntik Vaksin Covid-19

Dijelaskannya, kebijakan yang diambil Gubernur telah mempertimbangkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah yang efisien dan efektif demi kelancaran pelayanan publik.

Dirinya juga berujar, sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK), Gubernur mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian aparatur sipil negara, dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintahan sesuai ketentuan (UU No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara).

“Apabila seorang Sekda provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya, maka tugas Sekda dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat atas persetujuan Mendagri sesuai UU No.23 pasal 214 (ayat 1) tahun 2014 tentang pemerintah daerah”, terangnya.

Wagub juga menjelaskan, bahwa jabatan Sekretaris
daerah bukanlah jabatan politik, melainkan jabatan struktural yang tidak lazim dalam dunia birokrasi yang dijabat oleh seorang aparatur sipil negara, sama dengan jabatan struktural lainnya dalam lingkup pemerintah daerah, hanya berbeda pada jenjang eselonisasi.

“Dengan demikian tidak perlu diperdebatkan apalagi dijadikan konsumsi publik. Mestinya kita dapat memahami tentang tujuan dari pemerintah daerah karena secara umum tugas dan fungsi Sekda Provinsi Maluku adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah provinsi”, tandasnya.

Baca Juga  Ini Penjelasan Wakil Gubernur Terkait Pengentasan Kemiskinan di Maluku

Orno menuturkan, kalaupun saat ini maupun dalam waktu yang akan datang terjadi penggeseran bahkan pergantian jabatan struktural pada berbagai jenjang eselonisasi dalam lingkup pemerintah daerah provinsi Maluku adalah semata-mata bertujuan untuk mencapai sebuah kemajuan demi kepentingan masyarakat dan bukan untuk tujuan politik, sehingga mutasi, promosi bahkan demosi dalam lingkup organisasi pemerintahan atau birokrasi adalah hal yang wajar dan biasa-biasa saja.

“Pada kesempatan ini pula atas nama pemerintah daerah Provinsi Maluku, perkenankan kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Maluku atas berbagai kebijakan maupun program pembangunan yang telah dilaksanakan, tentunya belum maksimal dalam memenuhi harapan seluruh masyarakat Maluku dan untuk hal tersebut, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya”, tukasnya. (alena)