Oleh: Bito Temmar, Politisi Senior
Selaku partai yang menahbiskan diri sebagai “partai ideologis”, parameter utama dalam dalam rekrutmen dan promosi politik adalah ideologi dan derivasinya dalam program politik yang ingin diperjuangkan. Pancasila yang dijadikan ideologi politik PDI-P adalah Pancasila 1 Juni 1945 sebagaimana diucapkan Bung Karno yang saat ini ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila.
Menarik pidato sang proklamator kita ini. Dalam tata urutannya, justru sila “persatuan” atau “kebangsaan” dijadikan sila pertama. Walau pun akhirnya dalam pembukaan UUD 1945, sila ini ditempatkan sebagai sila ketiga, tetapi spirit dan esensinya bahkan terpenting dan relevan dalam kerangka negara Kesatuan RI.
Sebagai partai ideologis, esensi sila kebangsaan ini yang pertama-tama diderivasi ke dalam parameter-parameter operasional sebagai acuan dalam proses seleksi dan penetapan pasangan calon kepala daerah untuk dikontestasikan pada pilkada 2024 yang akan datang.
Ini patut digarisbawahi, sebab terkesan kuat proses seleksi dan penetapan pasangan calon kepala daerah pada pilkada 2019 yang lalu rupanya longgar. Hasilnya seperti yang kita saksikan di Maluku sepanjang lima tahun terakhir, kepemimpinan kepala daerah yang diusung PDI-P benar-benar mengecewakan. Sangat jauh dari ekspektasi publik.
