Trump ketika itu mengusulkan agar kawasan pesisir Mediterania yang hancur akibat perang Israel di Gaza sejak Oktober 2023 dikembangkan menjadi kawasan resor mewah.
Gagasan tersebut mendapat penolakan luas, termasuk dari Mesir yang berbatasan langsung dengan Jalur Gaza. Warga Palestina juga menolak keras setiap rencana yang memaksa mereka meninggalkan tanah kelahirannya.
Bagi warga Palestina, pemindahan paksa mengingatkan kembali pada Nakba, istilah yang merujuk pada pengusiran dan perpindahan massal warga Palestina dalam perang 1948.
Trump kemudian memaparkan rencana gencatan senjata yang terdiri dari 20 poin. Salah satu poin dalam rencana tersebut menyatakan bahwa tidak akan ada pemindahan paksa penduduk Gaza.
Namun, Katz mengatakan gagasan tersebut pada dasarnya hanya ditangguhkan dan masih dibahas.
“Rencana itu tidak dibatalkan; rencana itu terus dibahas, bahkan saat ini, dan menurut saya tidak ada solusi lain demi kebaikan semua pihak,” ujarnya.
Menurut Katz, dukungan AS menjadi faktor penting agar rencana tersebut dapat direalisasikan. Ia mengaitkan persetujuan tersebut dengan pelaksanaan ketentuan gencatan senjata oleh Hamas.
“Namun agar hal itu bisa terlaksana, kita membutuhkan AS. Kapan kita akan mendapatkan persetujuan mereka? Saat sudah jelas bahwa Hamas tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan gencatan senjata,” katanya.
