Jaksa Tetapkan Dua Orang TSK Kasus Korupsi Proyek MP3KI Koijabi-Balatan

oleh -176 views
Link Banner

Porostimur.com | Dobo: Tiga tahun diusut akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Aru menetapkan dua orang Tersangka (TSK) masing-masing; Salmon Gainau dan Daud Ubwarin dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Desa Kojabi-Balatan

Hal tersebut di sampaikan Kasi Pidsus Kejari Kepulauan Aru, Sesca Taberima kepada wartawan Rabu (25/11) di ruang kerjanya.

Dikatakan, dua orang tersebut ditetapkan sebagai TSK setelah dilakukan ekspos atau gelar perkara pada tanggal 23 November 2020 kemarin oleh Tim Penyidik Kejari Aru. “Dari seluruh berkas setelah kita pelajari dan mendalami, kedua orang tersebut berhubungan langsung dengan tugas dan fungsinya dalam proyek tersebut, dimana Salmon Gainau sebagai ketua Tim Pengelola Kegiatan (T PK) dan Daud Ubwarin sebagai Bendahara, sehingga keduanya ditetapkan sebagai TSK,” jelas Taberima

Baca Juga  Kodam gelar upacara sertijab Danyonif Raider733/Masariku

Selain kedua TSK, tidak menutup kemungkinan bisa ada tambahan tersangka baru juga, setelah diterbitkan Sprindik khusus untuk melanjutkan pemeriksaan tersangka,” tambah Taberima.

Link Banner

Diakuinya, memang proses hingga penetapan TSK memakan waktu sangat lama, dari tahun 2017, karena belum ada Sprindik baru, sehingga perlu mempelajari kembali seluruh berkas perkara sebelumnya yang diserahterimakan dari Kasi Pidsus sebelumnya Eka Polimpung.

Dengan ditetapkan dua TSK dan di lanjutkan dengan Sprindik khusus, menurut Kasi Pidsus, akan dilakukan kembali pemeriksaan para saksi dan bila dalam pemeriksaan para TSK ada temuan baru, maka seluruh saksi juga akan di periksa kembali.

“Sehingga tidak menutup kemungkinan bisa ada muncul TSK baru nantinya, setelah pengembangan dan pemeriksaan TSK, yang telah di agendakan pekan depan,” ungkap Taberima.

Untuk diketahui proyek MP3KI jembatan yang menghubungkan desa Kojabi-Balatan di Kecamatan Aru Tengah Timur sejak tahun 2014 silam menelan anggaran sebesar Rp. 3.4 miliar

Baca Juga  Film Perempuan Tanah Jahanam Melenggang ke Ajang Piala Oscar 2021

Kasus ini mulai dilidik oleh Kejari Aru sejak 1 September 2016, sehingga pada tanggal 12 Juni 2017 pihak BPMD dimintai keterangan dan pada awal Pebruari 2018 Tim Auditor BPK Perwakilan Provinsi Maluku bersama Penyidik Kejari Aru turun ke Iokasi proyek (Desa Koijabi-Balatan), selanjutnya pada April 2018 oleh Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku sudah selesai melakukan audit dan menetapkan kerugian Negara sebesar Rp. 1 Miliar Iebih. (ltm)