Janji Kejari Aru di Proyek Rp3,4 Miliar Hanya Isapan Jempol

oleh -58 views
Link Banner

Porostimur.com | Dobo: Proses penanganan kasus dugaan korupsi proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Desa Koijabi-Balatan tahun 2014 senilai Rp3,4 miliar yang ditangani oleh Penyidik Kejari Kepulauan Aru sejak tahun 2016 hingga kini terkesan jalan di tempat.

Penyidik Kejari setempat selalu beralasan kalau keterbatasan anggaran dalam penanganan proyek yang merugikan negara miliaran rupiah tersebut.

Padahal, proyek tersebut mulai dilidik oleh Kejari Kepuluan Aru sejak 1 September 2016. Dan pada 12 Juni 2017 BPMD Kabupaten Kepulauan Aru sudah dimintai keterangan ihwal pencaian anggaran terhadap proyek bermasalah itu.

Sedangkan pada awal Pebruari 2018 Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Maluku bersama penyidik Kejari Aru turun ke lokasi proyek (Desa Koijabi-Balatan), selanjutnya pada April 2018 Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku sudah selesai melakukan audit dan menetapkan kerugian Negara sebesar Rp 1 miliar lebih.

Link Banner

Alhasil, di tahun 2020, Kasi Pidsus Kejari Aru, Sesca Taberima mengaku akan menggelar ekspos tersangka di awal Oktober 2020, namun lagi-lagi janji Kasi Pidsus tak terealisasi.

Sesca Taberima yang dikonfirmasi pekan kemarin via Whatsaapnya mengaku kalau pihak Kejari Aru telah melakukan ekspose awal tahap satu penetapan tersangka, namun ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi. Untuk itu, kemungkinan pertengahan November 2020 pihaknya sudah ekspose penetapan tersangka.

Baca Juga  HUT Ambon, Louhenapessy tanam pohon dan kerja bakti di Gereja Maranatha

“Kami sudah lakukan ekspose awal tahap 1 penetapan tersangka. Namun masih ada beberapa dokumen yang perlu kami lengkapi. Sehingga kalau tidak ada halangan, maka pertengahan bulan November akan kami lakukan ekspose penetapan tersangka,” ungkap Taberima singkat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Aru melalui Kasie Pidsus, Sesca Taberima berjanji akan tuntaskan proyek MP3KI sebesar Rp 3,4 miliar tahun anggaran 2014 itu, terkesan jalan di tempat. Hal ini membuat Politisi PDl-Perjuangan, Amus Gainau angkat bicara.

Kepada awak media di Dobo, Selasa, 1 September silam, Gainau mengaku sangat kesal. Sebab, kasus yang merupakan peninggalan penyidik Kejari Aru sebelumnya, hingga kini tak mampu dituntaskan.

Menurut dia, kasus dugaan korupsi MP3KI Desa Kojabi-Balatan ini, merupakan kasus peninggalan Kasi Pidsus, Eka Polipung. Dalam penanganannya sudah ada hasil audit dari BPK.

Dan merupakan pekerjaan rumah bagi Kasi Pidsus baru Sesca Taberima, untuk segera dituntaskan. Dengan menggelar penetapan para tersangka selanjutnya disidangkan. Naasnya, hingga bulan September, kasus tersebut belum juga tuntas. Bahkan penetapan tersangka pun belum ada.

Baca Juga  Polres Bitung Bongkar Sindikat Prostitusi Online

“Ini kasus peninggalan Kasi Pidsus sebelumnya. Lantas kenapa Kasi Pidsus baru tidak mampu tuntaskan kasus ini. Padahal hasil audit BPK sudah jelas ada kerugian negara, dan para saksi juga sudah di periksa. Lantas kenapa penetapan tersangka dalam kasus ini masih molor. Ada apa dengan penyidik di kejari Aru,” heran Gainau.

Ironisnya, sambung Gainau, ketika dirinya bersama beberapa warga Desa Koijabi mendatangi Kasi Pidsus Sesca Taberima untuk mempertanyakan penanganan kasus MP3KI yang ditangani Kejari, ternyata Kasi Pidsus malah mengarahkan agar dibuat laporan baru terkait kasus tersebut.

Arahan Taberima itu sontak menuai kritikan. Kata Gainau, arahan Taberima itu tak masuk logika lantaran dalam penanganan kasus itu di zaman Kasi Pidsus lama, dan sudah ada hasil audit dari BPK.

“Saya heran kenapa harus kita buat laporan baru untuk kasus tersebut. Pernyataan Kasi Pidsus tersebut sangat tidak masuk akal dan terindikasi ada ketidak beresan. Kami menduga, Kasi Pidsus sudah masuk angin sehingga berupaya mengalihkan perhatian kami warga,” sebut Gainau.

Dijelaskan, sejak awal kasus tersebut bergulir di Kejari Kepulauan Aru, sementara warga di kedua Desa (Koijabi-Balatan) terus memantau proses penanganannya.

Baca Juga  Rilis Single "Swarna Jingga", Dewa Budjana Kolaborasi dengan Musikus Jazz Dunia Dave Weckl, Jimmy Johnson dan Mateus Asato

Padahal, kasus ini mestinya menjadi perhatian Pimpinan Kejaksaan Tinggi Maluku, untuk melakukan intervensi terhadap proses penanganan kasus ini.
Karena, ditakutkan kasus ini serupa dengan kasus dugaan korupsi proyek PLTD tahun 2016 senilai Rp 32 miliar yang tinggal penetapan tersangka, namun di SP3-kan oleh penyidik Kejari Aru. Dengan dalil, pihak rekanan telah mengembalikan kerugian keuangan Negara.

“Padahal proyek yang diperuntukan bagi tiga Kecamatan di Kepulauan Aru masing-masing Kecamatan Aru Tengah Benjina, Aru Utara MarIasi dan Aru Selatan Utara Taberfane mangkrak hingga saat ini,” bebernya.

Gainau berjanji, jika penanganan kasus ini tidak sampai tuntas, maka Ia akan mengadukan secara Iangsung ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Jakarta.

“Saya tidak segan-segan mengadukan kasus ini ke Presiden RI. Karena pantauan saya selama ini, proses penegakan hukum di Kejari Kepu|auan Aru terkesan teriadi penyanderaan, karena kepentingan oknum-oknum penyidik tertentu,” tegas Gainau.

Diberitakan sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Aru, Sesca Taberima kepada Wartawan mengaku kalau kasus itu akan segera dituntaskan. (red/lm)