Jika Indonesia Resesi Bagaimana Dengan Maluku..???

oleh -54 views
Link Banner

Oleh: Julius R. Latumaerissa

Ketika pemerintah pusat melalui kementerian keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa akhir bulan September Indonesia memasuki masa resesi ekonomi (economic recession).

Economic Recession adalah sebuah fenomena macro economic yang dialami suatu negara yang ditandai dengan turunya PDB dengan angka negatif selama dua quartalan atau periode tertentu; tingginya angka pengangguran (unemployment), rendahnya investasi; tingginya inflasti (inflation) dan deflasi (deflation) dan lain sebagainya.

Economic Recession, dapat memberikan efek multiplikasi kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kemudian jika tidak ditangani dengan baik maka akan terjadi stagnasi ekonomi (economic stagnation).

Link Banner

Secara teori, jika terjadi jurang (gap) antara PDB riil dengan PDB potensial maka ekonomi suatu negara akan cenderung mengarah kepada situasi yang disebut resesi. Recession yang dikenal adalah economi recession dan monetary recession. Kedua bentuk ini sering kita temui dalam realitas pembangunan ekonomi suatu negara.

MALUKU TIDAK PERLU TAKUT RESESI.

Jika nanti resesi ini berkepanjangan maka pertanyannya adalah bagaimana dengan Maluku, apakah Maluku juga akan mengalami dampak besar (big impact) dari economic recession ini ataukah tidak? dan jika berdampak besar apa yg harus dilakukan.

Sebelum sampai pada jawaban tersebut, maka saya perlu katakan bahwa menghadapi kondisi resesi Masyarakat Maluku tidak perlu kuatir apalagi takut.

Baca Juga  Soroti masalah kopra, mahasiswa gelar unjuk rasa

Saya memiliki beberapa rasionalitas pikir tentang hal ini. (1). Jika dilihat dari macro economic indicators Maluku selama qurtal pertama dan kedua maka pada quartal II ekonomi Maluku mengalami kontraksi 2,61% dengan angka pengangguran yg masih tinggi 7 % dan inflasi kota Ambon quartal II 0,43% dengan IHK 106,63% dan kota Tual 0,57% dengan IHK 105,50.

Dari beberapa indikator ini dapat dikatakan bahwa perekonomian Maluku masih dapat bertahan sekalipun dibutuhkan kebijakan lain untuk tetap menjaga kestabilan dan keseimbangan macro ekonomi di daerah.

Salah satu kebijakan yg dapat dilakukan pemerintah adalah memperkuat sektor ekonomi UMKM terutama di pedesaan melalui stimulus dana usaha melalui sektor perbankan akan tetapi harus diikuti dengan credit control yg kuat sehingga mencegah terjadinya problem loan yg dapat memperburuk non performing loan (NPL) sektor perbankan, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam situasi Pandemi Corona ini.

Baca Juga  Cegah Panic Buying Di Tengah Corona Sat Reskrim SBT Kembali Operasi di Pasar

Kedua, pemerintah daerah perlu meningkatkan kegiatan konsumsi pemerintah (government spending) untuk mendorong kegiatan usaha skala menengah dan menjaga kestabilan money supply (M2) sehingga sehingga keseimbangan suplly and demand aggreate di Maluku dapat dikendalikan dengan baik.

Di sisi lain pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten / Kota dapat mendorong kegiatan konsumsi masyarakat (consumers expenditure) melalui stabilisasi harga dan kecukupan ketersediaan sandang, dan pangan dan melakukan control dan investigation secara berkala di berbgai pasar, mall, dan super market yg ada.

Ketiga, untuk mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat (demand power consumers) maka sekalipun sudah terlambat tetapi pemerintah daerah harus terus mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan Pengan lokal untuk memperkuat kecukupan pangan masyarakat Maluku, seperti gerakan ketahanan pangan lokal antara lain Jagung, Singkong, Keladi, Patatas, Sayur-mayur, dan buah-buahan dan lauk pauk ikan dan lain lain.

Itu berarti dinas-dinas terkait seperti dinas pertanian, dinas perikanan dan kelautan, dinas perdagangan, dinas perhubungan perlu melakukan koordinasi lintas dinas sehingga bisa melahirkan kebijakan yg komprehensif dan terintegrasi melalui program aksi yg tepat sasaran, tepat guna dan tepat hasil.

Baca Juga  Ramalan Cuaca Ambon Hari Ini, Rabu 22 Juli 2020

Ke-empat, selain mendorong sektor ekonomi UMKM, tetapi juga pemerintah perlu mendorong sektor usaha menengah dan besar yg berorientasi ekspor sehingga dapat meningkatkan penerimaan ekspor dan memperkecil impor luar negeri maupun impor dalam negeri.

Ke-lima, untuk mendorong sektor usaha kecil, menengah dan besar di Maluku maka pemerintah harus berani melakukan kebijakan pembatasan impor bahan bahan pangan pokok masyarakat dari luar Maluku, melalui peningkatan tarif impor bahan pangan dan pembatasan kuota impor sehingga hasil produksi petani, nelayan, dan peternak di Maluku dapat diserap pasar Maluku dengan baik.

Ke-enam, pemerintah daerah perlu juga membangun social phsycology masyarakat agar tidak terkoptasi dengan isu resesi yg salah kaprah sehingga menimbulkan kepanikan masyarakat. Hal ini sangat penting karena jika masyarakat Maluku panik maka mereka bisa membuat keputusan ekonomi yg salah antara lain mereka melakukan gerakan menahan konsumsi dan tabungan dan ini tentu akan mempersulit pemerintah sendiri dalam mengendalikan kegiatan macro economic di daerah. (*)