Jokowi Tak Jujur soal Komersialisasi Pendidikan di UU Cipta Kerja, Ini Faktanya

oleh -22 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Presiden Joko Widodo menyebut banyak disinformasi dan hoaks yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja mendapat penolakan masyarakat.

Salah satunya anggapan bahwa UU ini mendorong komersialisasi pendidikan.

“Ada juga berita mengenai Undang-Undang Cipta kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus (KEK),” kata Jokowi.

Sedangkan perizinan pendidikan secara umum, kata Jokowi, tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Link Banner

Termasuk perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren.

“Itu tidak diatur sama sekali dalam undang-undang cipta kerja ini dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku,” sambungya.

Faktanya?

Perizinan pada sektor pendidikan yang dimaksud Jokowi diatur dalam Pasal 65 UU Cipta Kerja.

Pasal ini terdapat dalam Paragraf 12 yang mengatur pendidikan dan kebudayaan Pasal 65 ayat (1) berbunyi: pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Baca Juga  Zulfahri Abdullah, Satu-Satunya Putra Asli Sula yang Maju di Pilkada

Dalam UU Cipta Kerja, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Definisi itu dimuat dalam Pasal 1.

Ketentuan ini lah yang ramai-ramai diprotes oleh pegiat pendidikan.

Ketua LP Ma’arif NU Arifin menyebut ketentuan tersebut sama saja memasukkan pendidikan dalam komoditas yang diperdagangkan.

Sementara dalam UU yang disahkan, tak ada aturan yang menyebutkan bahwa aturan tersebut hanya berlaku bagi pendidikan formal di KEK seperti yang disampaikan Jokowi.

Dalam pasal 65 ayat (2) hanya menyebutkan: ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Senada dengan Arifin, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis pun mengatakan, substansi dari pasal tersebut arahnya adalah memberikan jalan dan kesempatan pada korporasi untuk masuk ke sistem pendidikan Indonesia.

Baca Juga  Polisi Amankan Dua Orang Tersangka Penusukan di Taliabu

“Pendidikan dibuat sebagai bidang usaha, maka korporasi bisa berusaha di situ. Itu berarti pendidikan kita terkorporisasi, intinya pasal itu adalah memungkinkan korporasi masuk dan menjadikan pendidikan sebagai satu unit usaha,” ujarnya 

Dengan adanya UU Ciptaker, unit usaha yang berinvestasi di Indonesia dapat memperlebar usahanya melalui sektor pendidikan. Hal ini kata dia merupakan sebuah kerugian besar bagi bangsa.

“Sangat merugikan, dengan begitu maka investasi asing bisa bekerja di bidang pendidikan karena dibenarkan oleh UU (Ciptaker) sebagai satu usaha, itu substansinya. Itu bentuk pasalnya, itu yang disebut konsekuensi tak terlihat,” jelasnya.

Margarito juga menyayangkan pernyataan DPR yang tidak sejalan dengan tindakannya. Di mana sebelumnya dikatakan dihapus, namun setelah disahkan, masih ada pasal yang tersisa.

“Faktanya, secara hukum barang itu ada dan kemarin itu mainan politik doang. Kalau ada, itu sah sebagai pasal bahwa cara memasukkan itu dilihat dari sudut pandang etik itu tidak etis, suatu soal, tapi dari segi legal sah, karena dia dibahas dan disepakati,” ungkapnya.

Baca Juga  Gempa M 5.0 Guncang Seram Bagian Barat Maluku Dini Hari Tadi

Madgarito bilang, UU ini menyesatkan logika. Dia memberikan contoh, di bidang pendidikan sudah ada UU yang mengatur hal tersebut, UU Ciptaker sendiri adalah untuk menciptakan lapangan kerja, namun karena sudah ada UU yang sebelumnya, perundangan yang menjadi polemik ini tidak ada gunanya.

“Pendidikan sudah diatur dan berjalan. Saya yakin UU Ciptaker tidak kurang dan tidak lebih hanya untuk memberi jalan sah kepada korporasi asing untuk masuk bekerja perusahaan mencari duit di Indonesia,” pungkas dia. (red)