Jong Halmahera Kritik Sikap Bupati & Wakil Bupati Serta Fraksi Partai Golkar Terkait Paripurna KUA PPAS Halbar

oleh -91 views
Link Banner

Porostimur.com| Jailolo: Ketidakhadiran bupati dalam penandatanganan dokumen KUA-PPAS, serta penolakan wakil bupati yang lebih memilih meninggalkan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) pada 19 Agustus 2020 kemarin, mendapat kritikan dari Jong Halmahera 1914.

Risman Alimuhammad Djen, Sekretaris Jendral Jong Halmahera 1914 menuturkan, apa yang ditampilkan oleh bupati dan wakil bupati kemarin, merupakan penanda bahwa keduanya tidak paham etika dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurut Risman, bupati seharusnya dapat menyampaikan ke publik, alasan ketidakhadirannya di Paripurna DPRD kemarin.

Link Banner

“Kami curiga, Bupati lebih memilih sibuk mengurusi urusan pencalonannya sebagai calon Bupati, ketimbang mengurusi kepentingan daerah yang strategis seperti penandatanganan KUA-PPAS,” kata Risman.

“Wakil bupati pun demikian, bisa-bisanya beralasan belum mempelajari dokumen KUA-PPAS. Bukankah tugas wakil bupati adalah membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, seperti yang sudah diamanatkan dalam Pasal 66 Ayat 1 point (c), UU No: 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah?,” imbuhnya.

Baca Juga  Ramai-ramai Berbohong Demi Konten Youtube yang Mulai Mengganggu

Risman bilang, jika sekelas wakil bupati, sebagai orang nomor dua di daerah ini pun tidak tahu persis isi dari dokumen KUA-PPAS, maka apa yang harus masyarakat harapkan dari pejabat seperti itu. Padahal dalam proses penyusunan KUA-PPAS oleh tim TAPD dan sebelum disampaikan ke DPRD, semestinya ada pemantapan di internal pemerintah daerah dengan cara melaksanakan rapat terbatas untuk membahas berbagai kesiapan.

“Kalau wakil bupati belum mempelajari dokumen tersebut, maka jelas kalau penyusunan sampai pada pemantapan KUA-PPAS, wakil bupati tidak dilibatkan. Hal itu dengan sendirinya berkonsekuensi pada isi atau materi yang ada dalam dokumen KUA-PPAS,” tukasnya.

“Konkritnya kecurigaan kami, materi yang ada dalam dokumen KUA-PPAS hanya berisi kepentingan bupati semata yang seakan-akan dibungkus menjadi kepentingan masyarakat Halbar,” sambungnya.

Baca Juga  Danlanud Pattimura Dampingi Ketua DPRD Maluku Tinjau Pos Gugus Tugas Covid-19 di Bandara Pattimura Ambon

Bukan hanya itu, Jong Halmahera juga menyampaikan bahwa sikap Fraksi Partai Golkar yang memilih untuk walk out dari ruang Sidang Paripurna merupakan sikap yang tidak etis.

“Jangan hanya karena kepentingan ketua partai, kemudian anggota Fraksi Golkar lari meninggalkan tanggung jawab sebagai wakil rakyat di parlemen. Jika bukan karena kepentingan ketua partai, maka anggota Fraksi Golkar harus memberikan alasan yang konkrit untuk disampaikan ke masyarakat,” cetusnya.

Untuk itu, menurut Jong, masyarakat sudah seharusnya bersikap, dan memberikan sanksi sosial kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta beberapa anggota DPRD yang meninggalkan ruang rapat. Sebab itu menyangkut dengan hajat hidup orang banyak, dan menyangkut Halbar beberapa tahun kedepan.

Baca Juga  Per 4 Juni 208, ekspor Maluku capai US$ 4,4 juta

“Selain itu, kami juga berharap agar dokumen KUA-PPAS dapat dipublikasikan ke masyarakat untuk kepentingan peningkatan partisipasi masyarakat dalam monitoring dan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 354 Ayat (3) poin b, UU No 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah,” pungkas Risman. (ash)