JPPR Malut Minta Perhatikan Kondisi Kesehatan Rekrutmen KPPS dan PTPS

oleh -21 views

Porostimur.com, Ternate – Tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, kini memasuki masa-masa beratnya.

Saat ini, pekerjaan para penyelenggara menumpuk, di mana tahapan kampanye kini menyisakan 33 hari lagi. Sementara tahapan logistik tengah berjalan pelipatan dan penyortiran surat suara.

Selain itu, perekrutan anggota KPPS (kelompok panitia pemungutan suara) oleh PPS panitia pemungutan suara di kelurahan desa, dan perekrutan anggota PTPS (pengawas tempat pemungutan suara) oleh pengawas kelurahan desa dan panwas kecamatan.

Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Maluku Utara Jainul Yusup, mengatakan, kerja-kerja KPU kabupaten/kota dan jajarannya lagi menumpuk, pengawalan kampanye, logistik, terutama surat suara, juga harus diselesaikan dalam waktu dekat.

“Kerja terberat juga ada di KPU kabupaten/kota, ada perekrutan anggota KPPS, karena KPU membutuhkan 29.344 lebih anggota KPPS pada pemilu, dan beberapa KPU di Maluku Utara ada yang masih butuh lagi karena kurang peminat,” ungkap Jainul, Minggu (7/1/2024).

Alumni Universitas Khairun Ternate ini mengungkapkan, selain perekrutan anggota KPPS, di Bawaslu kabupaten/kota di Maluku Utara juga membutuhkan anggota pengawas TPS, kurang lebih sebanyak 4.192 orang petugas.

Sebuah angka yang fantastis, dan Sabtu kemarin sudah penutupan pendaftarannya. Bila belum mencapai kebutuhan TPS, akan diperpanjang lagi pendaftarannya,” tutur Jainul.

Menurutnya, KPU kabupaten/kota dan jajarannya serta Bawaslu kota/kabupaten dan jajarannya perlu selektif dalam perekrutan anggota KPPS dan PTPS. Terutama memperhatikan kesehatan petugas.

Baca Juga  Ultah Ke-28, Jikustik Bakal Gelar Syukuran dan Makan Malam Bersama Penggemar

“Ingat Pemilu 2019, telah memakan korban petugas KPPS yang cukup banyak. Jadi Pemilu 2024 ini, KPU dan Bawaslu perlu serius jangan sampai terulang lagi. Jadi perlu ada surat keterangan dari dokter rumah sakit,” ujarnya.

“Selain itu usia juga menjadi penting. Memang di aturan itu usia maksimal 55 tahun, tapi kalau ada pendaftar di bawah 50 tahun lebih dari satu, maka usia di bawah 50 itu yang diambil. Selain itu selektif melihat rekam jejaknya petugas KPPS dan PTPS ini, jangan sampai ada pengurus partai politik atau tim sukses yang mendaftar. Kalau ada yang mendaftar dan lulus, ini bisa bisa berbahaya. Hasil pemilu bisa bisa dimanipulasi dan rusak demokrasi kita,” tandas Jainul. (red/mctidore)

Baca Juga  Buntut Bentrok Warga di Malra: Pelajar 15 Tahun Tewas, Kasat Reskrim Kena Panah

Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.