Jurnalisme yang Tergadai

oleh -183 views
Link Banner

Ghalim Umabaihi: Ketua HIMMIKOM Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Peminat Kajian Media dan Jurnalisme.

Jika DPR mewakili rakyat mengontrol pemerintah (eksekutif), jurnalis sebagai “wakil rakyat” yang mengontrol keduanya. Bahkan, termasuk dengan penegak hukum yang tergolong dalam lembaga yudikatif. Itu mengapa, jurnalis diamanahkan independensi, loyal menyampaikan kebenaran tanpa ada intervensi.

Peran-peran jurnalis itu mendapat tempat penting dalam negara demokrasi, seperti di Indonesia. Jurnalis atau pers sebagai salah satu pilar yang berfungsi memberikan informasi, edukasi, hiburan dan mengontrol sosial-kekuasaan. Namun, lain lagi bila jurnalis justru berselingkuh dengan kekuasaan, tentu saja peran itu akan mandul, atau bak speaker yang tak bersuara.

Perselingkuhan tersebut bermula dari politisi yang merambah ke bisnis (membeli) media untuk memperkuat posisinya, dan pemilik media yang nyasar membangun karir ke dunia politik. Pola ini terutama terjadi di negara demokrasi yang menerapkan sistem multi partai.

Link Banner

Seperti di Indonesia, pemilik media-media besar didominasi oleh para konglomerat yang memiliki hubungan intim dengan kekuasaan. Erick Thohir, pemilik harian Republika, kini menjabat Menteri BUMN. Erick dalam Pilpres kemarin menjadi ketua tim pemenang Jokowi-Maruf yang memenangkan pemilihan itu.

Pemilik media lain adalah Chairul Tanjung, mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Susilo Bambang Yudhoyono, punya Trans TV, Trans7, CNN TV, CNN Online, dan Detik.com; mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan pemilik media grup Jawa Pos, yang punya ratusan surat kabar di daerah; juga ketua Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, punya MNC, Global, RCTI, Koran Sindo, Sindonews, dan Trijaya FM; Ketua Partai Nasdem Surya Paloh pemilik Metro TV dan Media Indonesia; Mantan Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie, punya TV One, ANTV, dan Vivanews.

Para oligarki media itu berbeda dengan Rupert Murdoch, penguasa media berbahasa Inggris di pasar Amerika, Inggris, dan Australia. Model kepemilikan Murdoch punya keunikan: merentang luas di berbagai negara dan benua, tetapi mempunyai apresiasi khusus terhadap dinamika pasar lokal (Ross Tapsell, 2019).

Perusahan-perusahan media miliknya menggunakan pengaruh secara dominan di negara dengan sistem demokrasi elektoral dua-partai. Tidak seperti raja media lain, keluarga Murdoch tidak mengejar jabatan politik, baik melalui pemilihan umum maupun penunjukan. Lain halnya di Indonesia, pemilik media hingga keluarganya tergabung dalam kekuasaan.

Baca Juga  China Marah Besar Benderanya Diubah Jadi Gambar Virus Corona

Bahkan kini di Indonesia, kekuasaan pemilik media makin kuat dan kaya di era digital. Kemajuan teknologi memungkinkan mereka memperluas jangkauan melalui konvergensi multiplatform. Karena, biaya infrastruktur teknologi komunikasi, seperti menara televisi kabel, operator satelit, hanya dapat dijangkau konglomerat kaya.

Dengan demikian, terjadi konsentrasi: para kompetitor dibeli, atau mati lantaran tak mampu melakukan konvergensi. Dan, kepemilikan media yang terkonsentrasi itu, menjadi ruang penting tempat para elite menggunakan kekuasaannya.

Dominasi kepemilikan media oleh para oligarki tersebut juga membuat berita-berita tak lagi sepenuhnya berpihak pada masyarakat. Media tak lagi menjadi medium untuk mengontrol sosial-kekuasaan. Di sinilah hakikat jurnalisme hilang dalam parktiknya. Dengan kata lain, hakikat jurnalisme tergadai untuk kekuasaan.

Padahal kita berharap, meski tergabung dalam kekuasaan politik, pemilik media tidak perlu mengintervensi kerja-kerja media sehingga karyawan bekerja secara profesional. Tetapi, harapan tersebut hanya menjadi ilusi, kerana para konglomerat itu tetap saja mengintervensi, memanfaat media untuk mencapai kekuasaan.

Buktinya, Surya Paloh, saat berkeinginan calon presiden pada 2004 mengakui memanfaatkan medianya untuk kepentingan politik. Diwawancara Ross Tapsell, seperti ini pengakuan bapak restorasi itu: “Secara jujur saya harus akui bahwa saya menggunakan Metro TV dan Media Indonesia. Kalau tidak, apalagi yang saya gunakan. Kalau ada wartawan yang tak senang, ya, salah sendiri mengapa dia menjadi wartawan di Metro TV dan Media Indonesia.” Kalau sudah begitu, seperti guyonan populer di Maluku Utara, “Siapa lagi yang bisa help?” selain wartawan memilih berhenti atau tetap bertahan mengorbankan idealismenya.

Bahkan, karena berambisi menjadi presiden, Surya Paloh bertarung dengan Aburizal Bakrie, pemilik TV One dalam merebut kursi ketua umum Golkar pada 2008. Secara terang-terangan memanfaatkan Metro TV dan TV One mempromosikan kampanye mereka masing-masing.

Baca Juga  Kanwil Kemenag Malut Bagi Sembako untuk Pegawai Honorer

Memang, tidak semua pemilik media memanfaatkan medianya untuk kepentingan politik, atau mengintervensi pemberitaan. Ada pula pemilik media, terutama yang tidak terlibat dalam kekuasaan cenderung membiarkan wartawan bekerja secara profesional.

Anett Keller (2009) membuktikan itu dalam penelitian tentang otonomi redaksi di empat media cetak besar di Indonesia: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, dan Republika. Penelitian ini menemukan, Kompas yang dimiliki Jakob Oetama tidak begitu mengintervensi arah pemberitaan, karena tidak memiliki kepentingan kekuasaan. Begitu pula Goenawan Mohamad dkk., sebagai pemilik saham di Koran Tempo, tidak mengintervensi wartawan.

Sementara, Surya Paloh, pemilik Media Indonesia selalu saja mengintervensi pemberitaan untuk kepentingan kekuasaannya. Juga Erick Thohir, pemilik Republika, yang selalu mengintervensi wartawan untuk tidak memberitakan rekan bisnisnya yang bermasalah.

Hasil penelitian tersebut mengkonfirmasi di Indonesia, mustahil pemilik media yang terjun ke politik dan bisnis lain (pertambangan, misalnya), tidak memanfaatkan media untuk kepentingan kekuasaan. Terlebih dalam kepentingan politik, media mengambil peran dari tingkat nasional sampai ke daerah.

Wartawan pun turut andil memenangkan kandidat politik. Seperti dilakukan Jawa Pos pada 2005 mendukung mantan pemimpin redaksi Arief Afandi dalam kampanye untuk menjadi Wakil Wali Kota Surabaya. Afandi dan pasangannya memenangkan pemilihan tersebut.

Pada 2010, Jawa Pos memutuskan untuk tidak lagi mendukung Afandi dan memilih mendukung kandidat baru, Tri Rismaharini yang rutin bertandang ke ruang redaksi. Diwawancara Tapsell, Dahlan Iskan pun membenarkan praktek liputannya itu: “Kami selalu mendukung beberapa kandidat di [Grup] Jawa Pos… hampir selalu seperti itu.

Di beberapa surat kabar lokal lainnya, mereka juga mendukung kandidat lokal.” Dahlan berpendapat bahwa wajar bagi perusahaan media mendukung kandidat yang mereka anggap baik di provinsinya.
Jawa Pos bukan satu-satu kelompok media lokal yang mendukung kandidat dalam politik lokal.

Penelitian Birgit Brauchler juga menunjukkan dalam pemilihan wali kota 2006 di Ambon, para jurnalis ikut dalam tim kampanye kandidat. Pun di Sulawesi, Menurut David Hill (2008), perusahaan media menyesuaikan kadar liputan mereka dengan besarnya dukungan yang dibayarkan, baik melalui iklan langsung maupun sponsor program.

Baca Juga  5 Lagu Boyband Era 90an, yang Masih Enak Didengar Sampai Sekarang

Tak jarang, dukungan media sering kali ditentukan oleh kandidat mana yang banyak mendukung mereka secara finansial.

Dukungan-dukungan media itu tidak mustahil terjadi pada momentum pemilihan umum dan kepala daerah (Pilkada) seterusnya, termasuk di Pilkada serentak pada tahun ini. Apalagi, era digital yang melahirkan banyak, pinjam istilah Ahmad Jauhar, Ketua Penelitian, Pendekatan dan Ratifikasi Pers, media abal-abal di daerah, tingkat keterlibatan jurnalis makin tinggi dalam politik. Selain media yang berpihak pada kandidat tertentu, ada pula wartawan menjadi tim sukses. Mau bagaimana lagi, regulasi kita memberikan kelonggaran, meski etika tak menghendaki.

Setiap wartawan memang, kata Eriyanto (2012), memiliki pandangan subjektif tentang realitas, termasuk realitas politik. Subjektivitas tersebut terpengaruh oleh ideologi, lingkungan sosial, dan tempat dia bekerja. Karena itu, framing berita, menonjolkan realitas atau sumber tertentu menjadi hal yang wajar dalam media, selama mengedepankan keberimbangan (cover both side).

Namun, kecenderungan pemberitaan dan keberpihakan wartawan dalam politik selama ini, sering mengabaikan keberimbangan. Dan, tentu saja praktek itu melanggar etika jurnalistik. Apalagi sampai menyembunyikan kebenaran dan menyampaikan informasi hoaks, itu jauh lebih fatal “dosanya”.

Bila media tak lagi menyampaikan kebenaran saat Pilkada, masyarakat kehilangan arah mencari pemimpin yang baik. Beruntung, selain membuka peluang konsentrasi media, era digital juga membuka partisipatif masyarakat dalam mengendalikan opini publik melalui platform website dan media sosial.

Dengan platform ini, terutama masyarakat menengah perkotaan dapat melakukan kontra informasi media arus utama. Tentu tidak mudah, karena membutuhkan keterampilan dan alat yang memadai. Tetapi tak ada pilihan, harus dilakukan agar setidaknya dapat mengimbangi monopoli media massa. (*)