Justina: Agar Tingkat Kepatuhan Masyarakat Tinggi, Harus Ada Payung Hukum Terkait Covid-19

oleh -90 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Justina Renyaan mengatakan bahwa harus ada payung hukum terkait Covid-19, agar tingkat kepatuhan masyarakat lebih tinggi dari sekarang.

Menurutnya, sebelum ada payung hukum terkait Covid-19 ini, maka tingkat kepatuhan masyarakat biasa-biasa saja karena masyarakat menganggap anjuran dari pemerintah hanya berupa instruksi, bukan suatu aturan yang baku yang terdapat sanksinya dengan jelas jika melanggar.

“Kalau bagi saya sebelum ada payung hukum tentu masyarakat dan kita berpikir ini hanya berupa instruksi yang diserukan dan belum merupakan suatu aturan yang baku, tapi ketika payung hukum itu ada selain keharusan kita menjaga diri, tetapi juga ada sanksinya, dengan demikian tingkat kepatuhan masyarakat lebih tinggi dibandingkan sekarang”, ujarnya kepada wartawan di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Rabu (7/7/2021).

Baca Juga  6 Tips Alami Membuat Kulit Wajah Awet Muda

Oleh karena itu, dirinya menuturkan bahwa DPRD Provinsi Maluku telah membahas tentang penerapan disiplin protokol kesehatan, atau Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) oleh pemerintah daerah tentang Covid-19.

Ditanya terkait sejauh mana proses Ranperda ini, dirinya mengatakan bahwa DPRD masih membahas hal ini, tapi kemungkinan dalam minggu ini sudah dilakukan penetapan Ranperda tentang Covid-19 ini.

Justina juga menambahkan, jika peraturan ini sudah berlaku maka sudah menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan masyarakat, karena jika dilanggar maka akan mendapat sanksinya.

“Ketika sudah ada payung hukum, maka itu sudah menjadi satu keharusan yang akan punya sanksi dan sanksi harus dilakukan. Taati protokol kesehatan dan vaksinasi bertahap sesuai anjuran pemerintah”, imbuhnya. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.