Kades Nahi Diduga Palsukan Tanda Tangan dan Kwitansi Senilai Rp300 Juta

oleh -109 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Kepala Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diduga melakukan pemalsuan tanda tangan dalam sejumlah kwitansi laporan pertanggung jawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 dengan nilai mencapai Rp300 juta.

Pemalsuan tanda tangan tersebut dilakukan sang kepala desa Arham Buamona, untuk item upah tukang sekaligus biaya material Proyek Pembuatan Saluran Air (Drainase).

Dugaan kecurangan ini diungkap warga desa melalui perwakilannya Ardi Umafagur, di hadapan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Safruddin Sapsuha di kantor Bupati Kepulauan Sula.

“Puluhan kwitansi bodong ratusan juta dan itu tertuang dalam LPJ dan diduga Kepala Desa Arham Buamona membubuhkan tanda tangan tanpa sepengatahuan Isbah Kailul dan pemalsuan dokumen pembayaran upah tukang kepada Agus Banapon”, ungkap Ardi kepada wartawan, Ahad (2/2/2020).

Menurut Ardi, selain melakukan pemalsuan kwitansi dan tanda tangan, sang kepala desa Arham Buamona juga melakukan pemalsuan dokumen LPJ Tahun 2016 sehingga terjadinya pengelambungan angka-angka dalam kwitansi pembayaran proyek pembuatan drainase,

Baca Juga  Diduga serangan jantung, calon penumpang meninggal di Bandara Pattimura

“Kami menduga selalu terjadi pemalsuan dokumen LPJ Desa Nahi hingga hari ini”, ungkapnya.

Bukan hanya itu, Ardi menuturkan, pada Tahun 2015 kepala desa Arham Buamona juga melakukan pemalsuan tanda tangan mantan Sekretaris Desa Nahi Fahri Bilmona.

Hal ini sudah dilaporkan ke pihak penegak hukum di Kepulauan Sula, namun tidak ada tindak lanjutnya, sehingga yang bersangkutan kembali mengulang perbuatannya.

“Kami atas nama masyarakat Desa Nahi meminta kepada Bupati Kepulauan Sula agar segera memberhentikan Arham Buamona dari jabatannya. Kami juga meminta kepada Polres Kepulauan Sula dan Kejaksaan Negeri Sanana untuk dapat memproses dugaan pemalsuan tanda tangan di Desa Nahi,” tukasnya.

Ardi mengatakan, masyarakat telah melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Safruddin Sapsuha, bahkan pihaknya inspektorat pun telah melakukan audit, namun terkesan jalan di tempat.

Baca Juga  Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Kementerian PUPR-Kejagung Tandatangan Kerjasama

“Perlu diketahui bahwa untuk masalah ini masyarakat sudah melakukan hearing bersama Sekda Kepulauan Sula dan saat ini sudah dilakukan audit oleh Pihak Inspektorat Kepulauan Sula, tapi belum ada perkembangan yang berarti,” pungkas Ardi. (red/ifo)