Kadis Kesehatan Halsel Pecat PTT, HCW: Ini Tindakan Kejahatan

oleh -597 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Pemecatan beberapa Pegawai Tidak Tetap (PTT) oleh Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan, Hasna Muhammad, dinilai Halmahera Coruption Watch (HCW) Maluku Utara (Malut) sebagai tindakan kejahatan kemanusiaan.

“Apa yang dilakukan oleh Kadis Kesehatan Halsel itu tidak pantas dilakukan dan hal itu sudah masuk unsur perbuatan tidak menyenangkan karena dalam isi surat pemecatan tersebut, tidak termuat dengan jelas apa alasan pemecatan itu di lakukan”, ujar Direktur HCW, Rajak Idrus kepada Porostimur.com, Selasa (8/6/2021).

Surat pemecatan dengan Nomor Surat 974/880/2021, tentang pemberhentian atau pemecatan Pegawai Tidak Tetap diantaranya, Puskemas Babang, Kecamatan Bacan Timur, yang ditanda tangani Kadinkes Halsel, Hasna Muhammad pada tanggal 7 Juni 2021 terhadap PTT kesehatan yang dipecat, dinilai HCW sudah terlampau jauh karena hak pemecatan PTT merupakan hak Bupati. Apalagi menurutnya, dari beberapa PTT yang dipecat, ada yang menjadi tulang punggung keluarga, seperti Iksan Basra.

Baca Juga  Realitas Parlemen Buru Selatan: Sebuah Kritik dan Saran

“Pemecatan itu adalah hak progratif Bupati. Saya rasa, Kadis Kesehatan terlalu jauh mengambil sikap. Kamu sadar tidak, kamu itu hanya kepala dinas. Jangan berlagak seperti Bupati”, ucapnya dengan nada kasar.

Lanjut Jeck sapaan akrabnya, bahwa secara lembaga, HCW meminta Bupati Halsel agar segera mengganti Kadis Kesehatan. HCW menilai tindakan yang dilakukan oleh Kadis tersebut, bagian dari merusak sistem birokrasi, karena disisi lain, sementara ini Bupati dan Wakil Bupati sedang fokus melakukan penyegaran semua pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk di setiap desa, lewat sidak disetiap Kecamatan dan kantor-kantor OPD, termasuk soal kedisplinan para ASN di Kabupaten Halsel.

“Untuk itu, saya minta agar Bupati mencopot Kadis Kesehatan dari jabatannya. Bagaimana menciptakan birokrasi yang good government, kalau kepala dinas sering main pecat anak buah. Apalagi PTT ini sudah bekerja atau mengabdi cukup lama dan soal pemecatan itu hak Bupati bukan Kepala Dinas. Untuk itu, apa yang dilakukan oleh Kadis Kesehatan adalah bagian dari menghambat program 100 hari Bupati dan Wakil Bupati”, pungkasnya.

Baca Juga  LPSK Desak Jokowi Segera Bentuk TGPF Independen Tewasnya 6 Anggota FPI

Idrus menambahkan, terkait kedisiplinan, hal tersebut akan dinilai oleh Bupati baik untuk ASN maupun untuk PTT. Oleh karenanya, dirinya mengganggap Kadis Kesehatan sangat terburu-buru dalam melakukan terhadap pemecatan PTT. (alena)