Kadis Pendidikan SBB: Tidak Ada Anggaran, Banyak Program yang Tak Jalan

oleh -130 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Semenjak berada dalam situasi pandemi Covid-19, hampir seluruh sektor mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Salah satunya sektor pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat, Nasir Seruali mengatakan, dengan adanya Covid-19 banyak program di Dinas Pendidikan yang tak jalan karena minimnya anggaran operasional.

“Karena tidak ada angaran oprasional dalam menjalankan tugas, semua program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBB ditahun 2020 – 2021 ditambaha lagi dengan adanya Covid 19 banyak kegiatan di Dinas Pendidikan yang sudah diusulkan tidak jalan”, ungkapnya kepada Porostimur.com usai apel siang di Kantor Pemda SBB, Selasa, (11/5/2021).

Hal ini diungkapkan Seruali juga untuk menjawab keluhan dari Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB, Goflief Eugene Corpitty.

Seruali menjelaskan, bukan hanya program di bidang PAUD yang tak jalan, tapi semua bidang pun mengalami hal yang sama. Jika ada program atau kegiatan yang jalan, itu anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Baca Juga  Edi Langkara Siap Rebut Kursi Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara

“Kalaupun ada yang jalan itu berasal dari dana DAK, malahan dibidang PAUD masih mending karena ada DAK yang masih bisa membiayai, untuk bantuan oprasional PAUD (BOP), sedangkan di bidang kebudayaan sama sekali tidak ada angaran”, ujarnya.

Menyangkut masalah pengawasan PAUD, Seruali menjelaskan, bahwa di Dinas Pendidikan ada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sehingga tidak semua bidang harus turun melakukan pengawasan, tapi bisa disampaikan ke Korwil untuk melakukan pengawasan ditiap Kecamatan.

“Itu inisiatif kreatifitas kabid dalam menyikapi, jangan beralasan karena tidak ada dana oprasional sehingga tidak melakukan pengawasan ketingkat TK dan PAUD”, pungkasnya.

Seruali juga menuturkan, bahwa ada bantuan dari pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bagi PAUD yang berakreditasi A, sedangkan PAUD swasta lainnya dari BOP. Bantuan tersebut merupakan bantuan fisik melalui DAK, sehingga menurutnya setiap tahun hal ini, perlu pengawasan.

Baca Juga  PGI Imbau Ibadah Natal Virtual: Agar Tak Mubazir Cegah Corona

Nasir juga mengakui banyak terjadi kesalahan bukan cuma ditingkat PAUD, tetapi juga ditingkat SD dan SMP. Banyak hal yang masih menjadi permasalahan, diantaranya tentang bangunan fisik sekolah hingga kedisiplinan para pegawai.

Kadis Pendidikan ini juga meminta, agar Kabid PAUD untuk tidak mengeluh terkait biaya oprasional, karena bukan bidang PAUD saja yang tidak ada angaran untuk oprasional, bidang lain pun di Dinas Pendidikan mengalami hal yang sama.

penulis:kahar
editor:alena