Menyangkut masalah pengawasan PAUD, Seruali menjelaskan, bahwa di Dinas Pendidikan ada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sehingga tidak semua bidang harus turun melakukan pengawasan, tapi bisa disampaikan ke Korwil untuk melakukan pengawasan ditiap Kecamatan.
“Itu inisiatif kreatifitas kabid dalam menyikapi, jangan beralasan karena tidak ada dana oprasional sehingga tidak melakukan pengawasan ketingkat TK dan PAUD”, pungkasnya.
Seruali juga menuturkan, bahwa ada bantuan dari pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bagi PAUD yang berakreditasi A, sedangkan PAUD swasta lainnya dari BOP. Bantuan tersebut merupakan bantuan fisik melalui DAK, sehingga menurutnya setiap tahun hal ini, perlu pengawasan.
Nasir juga mengakui banyak terjadi kesalahan bukan cuma ditingkat PAUD, tetapi juga ditingkat SD dan SMP. Banyak hal yang masih menjadi permasalahan, diantaranya tentang bangunan fisik sekolah hingga kedisiplinan para pegawai.
Kadis Pendidikan ini juga meminta, agar Kabid PAUD untuk tidak mengeluh terkait biaya oprasional, karena bukan bidang PAUD saja yang tidak ada angaran untuk oprasional, bidang lain pun di Dinas Pendidikan mengalami hal yang sama.
| penulis | : | kahar |
| editor | : | alena |
