Kadisnaker Halsel Akui Ada Miss-Komunikasi Soal Pesangon, Antara Pihaknya dengan PT. Mega Surya Pertiwi

oleh -534 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuha: Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Halmahera Selatan (Halsel), Ilham Abubakar, SH membenarkan terjadi miss-komunikasi Disnaker Halsel dengan pihak PT. Mega Surya Pertiwi (MSP) soal pesangon tiga orang tenaga kerja yang diberhentikan pihak perusahaan karena dianggap melanggar ketentuan.

Iham mengatakan akan dibuat pertemuan dengan pihak perusahaan melalui Zoom Meeting sehingga permasalahan ini secepatnya diselesaikan oleh pihak perusahaan.

“Kemarin itu ada sedikit miss-komunikasi, jadi kita akan buat pertemuan berikutnya di hari Senin mendatang melalui zoom meeting dengan orang perusahaan sehingga hak bisa kita dorang,” katanya, Kamis (11/3/2021).

Diketahu polemik ini bermula dari adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT. Mega Surya Pertiwi (MSP) terhadap tiga orang karyawannya yang meninggalkan lokasi karantina Covid-19 tanpa sepengetahuan pihak perusahaan.

Link Banner

Gusti A. Hengkenang, salah satu karyawan yang terkena PHK mengatakan, pihak perusahaan melalui HRD-nya seakan – akan tidak paham aturan. Pasalnya usai melakukan pertemuan dengan Disnaker Halsel, telah disepakati akan diberikan upah 50% namun hal tersebut di abaikan perusahaan dalam hal ini HRD.

Baca Juga  Aktivitas di Kantor Walikota Ambon pun Normal Kembali

“Kata Kadis yang ambe jalan tengah itu, memang tong so sepakati, tapi jalan tengga itu dalam arti upah sebagian yang dibayarkan atau 50% karena tong juga salah,” ujar Gusti.

“Torang memang so iyakan, tapi nyatanya konfirmasi dari perusahan setelah kesepakatn itu, sah atau tidak 50% dengan nilai upah 750ribu per orang. Inikan so jao berbeda deng kesepakatan bersama,” sambungnya.

Sementara itu, pada Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja” dijelaskan pasal 40 ayat 2 bahwa, apabilah pekerja atau karyawan yang masa kerjanya 3 (tiga) tahun lebih, tetapi kurang dari 4 (empat) tahun maka dia harus mendapatkan 4 bulan upah; pesangonnya dan seterusnya sesuai peraturan pemerintah tersebut. (adhy)