Kajati Maluku Utara Buka Pintu Buat KPK Supervisi Kasus Korupsi

oleh -110 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Penegak hukum di Maluku Utara (Malut) dinilai lamban dalam menuntaskan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, KPK RI didesak untuk mengambil alih sejumlah kasus yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Malut, Andi Herman dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan di kantor Kejati Malut angkat bicara terkait dengan desakan puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Pemuda Indonesia (APPI) Malut, Senin kemarin.

”Kalau mau ambil silakan saja, karena KPK memiliki hak yakni supervisi kasus dan itu memang sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, baik itu kasus yang sudah dihentikan maupun kasus yang sedang berjalan dengan beberapa poin, salah satunya tidak adanya keseriusan tim dalam mengungkap kasus tersebut,” ungkap Andi, Selasa (4/2/2020).

Baca Juga  Ombak

Andi juga mengungkapkan, untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal di Kabupaten Pulau Morotai, dari dokumen yang diperoleh, sebelumya tim penyelidik Kejati Malut telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan dari hasil audit memang ada kerugian senilai Rp 68 juta dari Rp 3,9 miliar untuk dua item pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan nilai masing-masing Rp 24 maupun Rp 44 juta rupiah.

Dari hasil tersebut, lanjut Kajati, inspektorat diminta kepada dinas pendidikan untuk meminta kepada penyedia jasa atau kontraktor agar mengembalikan hasil temuan tersebut.

“Rp 68 juta temuan itu memang sudah dikembalikan yang disetor melalui Bank BPD Maluku dan dengan dasar itu dihentikan karena sudah tidak ada kerugian negara, oleh karena itu kalau diambil alih KPK it’s Ok dan tidak ada masalah,” katanya.

Baca Juga  Camat, Polsek dan Raja Saparua Sosialisasi Pencegahan Covid-19

Andi juga menegaskan, penghentian penyelidikan khusus tersebut sudah sesuai dengan aturan yang belaku. Karena sesuai dengan UU administrasi pemerintahan, penyidik harus melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terlebih dahulu dan itu sesuai dengan ketentuan BPK dimana temuan dari BPK tidak langsung dihukum tetapi diberikan tenggang waktu untuk dilakukan pengembalian.

“Kalau ada temuan tersebut tidak serta-merta langsung diproses hukum, oleh karena itu dengan pengembalian temuan itu tim memutuskan untuk menutup kasus karena kerugian negara sudah dikembalikan,” pungkasnya. (red/rtm/rri)