Kajati Sulut Perintahkan Seluruh Jajarannya Keker Dana Covid-19

oleh -131 views
Link Banner

Porostimur.com | Manado: Kajati Sulut, Andi Muh Iqbal Arief, SH.MH,
mengintrusikan seluruh jajaran Kejaksaan Negeri yang ada di Sulut agar melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran Covid-19.

Hal ini disampaikan Kajati Sulut melalui video conference (Vicon) bersama para Asisten, Kabag TU dan para Kasi Kejati Sulut di Aula Sam Ratulangi, Kamis (30/4/2020), Pukul 10.00 Wita.

Menurut Andi, Kejaksaan Negeri agar memantau perkembangan situasi daerah sehubungan dengan pelaksanaan keadaan darurat Covid – 19.

Termasuk perkembangan pendampingan anggaran refocusing Covid – 19 dan pelaksanaan tugas penegakan hukum didaerahnya masing – masing.

Pengawasan berjenjang ini dilakukan Korps Adhyaksa terkait dana Covid – 19. Dimana, setelah mendapat instruksi dari Kejaksaan Agung, instruksi yang sama juga diteruskan ke masing – masing Kejaksaan Negeri di Sulut.

Baca Juga  Tokoh Masyarakat Kampung Mawali Sebut Dukungan ke Mantiri Murni Keinginan Arus Bawah

Kejaksaan Agung sebelumnya telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh Kejati, lebih khususnya Kejati Sulut untuk memantau proses refocusing dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid – 19.

Selain memantau, Kejati juga diminta menjalankan fungsinya sebagai pendampingan dalam melakukan pencegahan dan penyimpangan.

Adapun isi dari instruksi tersebut yaitu, optimalisasi pelaksanaan pendampingan refocusing kegiatan dan realokasi anggaraan pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease atau Covid – 19 di Sulut.

Terkait anggaran Covid – 19, Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN (Jamdatun) melibatkan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP), BPKP, bidang Polhukam PMK, Sesjamdatun, para Direktur di Jamdatun, Kapuspenkum dan Kapusdaskrimti serta para Kasubdit di lingkungan Jamdatun.

Baca Juga  BPS Maluku Gelar Workshop Peningkatan Pemahaman Data PMTB

Dari penjelasan Jamdatun, in house training yang artinya untuk memberi pengarahan kepada para jaksa dalam mendampingi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Sehubungan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang, refocusing kegiatan, realokasi anggaran, pengadaan barang/jasa percepatan penanganan Virus Corona.

Sepanjang masalah hukum, dilakukan dengan proses kegiatan pendampingan hukum (Legal assistance). Jamdatun telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 02/G/Gs.2/04/2020 tentang, pedoman pendampingan hukum keperdataan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat.

Vicon berjalan dengan aman dan lancar, yang diisi juga dengan paparan dari Wakajati Sulut A. Dita Prawitaningsih, SH.MH dan para Asisten. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab para Kejaksaan Negeri seSulawesi Utara. (dan)