Kakanwil dan Tokoh Agama Maluku Klarifikasi Isu Penolakan Rumah Ibadah di Wailela dan Bursel

oleh -93 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Rencana pembangunan rumah ibadah Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Desa Wailela Kecamatan Teluk Ambon dan masjid di salah satu desa wilayah Kabupaten Buru Selatan yang diisukan berujung penolakan oleh sejumlah warga dua daerah setempat menyita perhatian berbagai kalangan, khususnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku.

Pelaksana Tugas (Plt) Kakanwil Kemenag Maluku, Jamaludin Bugis dalam klarifikasinya mengatakan, penolakan pembangunan GBI terjadi lantaran warga memiliki landasan hukum berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri, yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala atau Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

“Ada isu yang berkembang bahwa ada oknum umat Islam menolak pendirian rumah ibadah GBI di Wailela dan ini sudah sempat ditangani. Namun yang perlu kita luruskan adalah, warga merujuk pada data Kemenag bahwa tidak ada umat GBI di daerah tersebut atau umatnya juga tidak mencapai 90 orang dan itu menjadi landasan tidak boleh mendirikan rumah ibadah,” ungkap Plt Kakanwil saat berdialog bersama tokoh-tokoh agama di ruang pertemuan Kakanwil Kemenag Maluku, Rabu (12/2).

Baca Juga  Begini Rupanya Makna Lagu November Rain dari Gun N Roses

Turut hadir mengikuti dialog bersama pimpinan serta perwakilan organisasi keagamaan dari kalangan MUI Maluku, Sinode GPM, Keuskupan Amboina, Walubi Maluku, PHDI Maluku, FKUB Maluku, Mathla’ul Anwar, NU dan Muhammadiyah Wilayah Maluku ini sejumlah pejabat eselon III/IV Kanwil Kemenag Maluku.

Isu lain yang ikut berkembang adalah adalah penolakan pembangunan masjid oleh kalangan Katolik di salah satu desa di Kabupaten Buru Selatan.Menurut Plt, setelah ditelusuri tidak ada pelarangan, melainkan disarankan bagi umat Islam agar merehabilitasi kembali masjid sebelumnya.

Landasan berikutnya, pembangunan masjid tersebut akan dilakukan tepat disamping gereja wilayah setempat.

“Ini yang perlu saya luruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan selanjutnya diharapkan tokoh-tokoh agama bisa membantu ikut mengklarifikasi hal ini agar tidak membias di masyarakat,” harap PLT.

Untuk diketahui, terkait pembangunan rumah ibadah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala atau Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Baca Juga  Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-17: Tekuk Celta Vigo 2-0, Real Madrid ke Puncak

Pasal 14 SKB 2 menteri soal pendirian rumah ibadah berbunyi :

(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :

– Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

– Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.

– Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

– Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota; (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. (keket/inmas)