Kanwil Kemenkumham Malut Gelar Rapat Penguatan Pembangunan Zona Integritas WBK

oleh -21 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara terus proaktif dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pada Kamis, (16/07/2020), Tim Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM yang dipimpin oleh Kakanwil, Husni Thamrin yang juga penanggungjawab pembangunan WBK Kanwil Kemenkumham Malut bersama seluruh Pimpinan Tinggi Pratama, yakni Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi, Raymond Johanis Hendraputra Takasenseran, Kadiv Pemasyarakatan Muji Raharjo Drajat Santoso, Kadiv Keimigrasian Filianto Akbar, dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Harniati, Kabag Program dan Humas, Irwan Kadir, Kabag Umum, M. Kasim Umasangadji, dan para Pokja dan anggota tim WBK.

Rapat tersebut berfokus pada tindaklanjut atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-17.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Penetapan Usulan Satuan Kerja Berpredikat WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020, yang mana Kanwil Kemenkumham Malut termasuk salah satu Kanwil yang diusulkan kepada Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB).

Baca Juga  Pertamina Kembali Salurkan Rp1,62 Miliar Modal Usaha Kepada 27 Mitra UMKM di Ambon

Husni Thamrin saat membuka jalannya rapat mengungkapkan, sesuai SK Menkumham kepada Menpan RB tentang penetapan usulan satker berpredikat WBK di lingkungan Kemenkumham RI untuk dilakukan penilaian oleh TPN yakni KemenpanRB yang bekerja sama dengan Ombusman dan lembaga kompeten lainnya. Sehingga Kanwil Kemenkumham Malut harus memperkuat pelaksanaan WBK di antaranya penguasaan substansi WBK oleh seluruh jajaran dari pimpinan, pejabat pegwai sampai resepsionis, petugas keamanan dan seluruh unsur PPNPN.

Link Banner

“Ada empat inovasi unggulan Kanwil Malut, yakni Sentra KI (kekayaan intelektual), Yankomas, dan inovasi tambahan melalui website yaitu aplikasi pendaftaran notaris dan PPNS, serta aplikasi konsultasi bantuan hukum kepada masyarakat. Ini harus diperkuat melalui alur dan SOP yang jelas, dan pelaksanaan di lapangan yang memudahkan masyarakat dalam mengetahui informasi dan menggunakan inovasi tersebut,” ujar Husni Thamrin.

Kadiv Administrasi, Raymond J.H. Takasenseran dalam kesempatan tersebut menyampaikan tentang hasil penilaian melalui berita acara yang berisi masukan dan evaluasi dari Inspektorat Jenderal atas kekurangan menghadapi TPN. Menurut Raymond, dalam hal sarana prasarana sudah cukup baik, namun masih harus tetap disempurnakan.

Baca Juga  Bank Dunia Nilai Perekonomian Indonesia di Ambang Resesi

“Selain empat inovasi Kanwil dari tim Humas juga telah membentuk inovasi melalui aplikasi survei IKM dan IPK. Ini harus disosialisasikan agar pegawai dan masyarakat dapat menggunakan aplikasi survei tersebut,” tutur Raymond.

Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Harniati lebih menyoroti terkait empat inovasi. Menurutnya inovasi Yankomas Kanwil harus lakukan penjemputan pelapor dengan mengguakan kendaraan yang harus disiapkan, karena jualanya 24 jam layanan. Sentra KI juga harus menekankan kepada universitas terkait keberadaan tempat dan sarana prasarana Sentra KI.

“Kunci memenangkan WBK adalah pelayanan langsung dari kanwil ke masyarakat. Siapkan Kanwil sebagai agen perubahan tempat masyarakat menyampaikan pengaduan dan menerima solusi,” ujar Harniati.

Kadiv Pemasyarakatan Muji Raharjo Drajat Santoso menekankan pentingnya pemahaman seluruh pegawai terkait WBK. Ia mencontohkan bahwa pegawai Divisi Pemasyarakatan harus mengetahui sistem pelayanan terutama yang termasuk dalam inovasi meskipun pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Begitu juga seluruh jajaran pada setiap Divisi.

Baca Juga  3 Zodiak Ini Paling Jago Sembunyikan Perseingkuhan

“Kita tak bicara teoritis, tapi lebih pada implementatif. Ini menjadi tanggungjawab moral semua pegawai dalam memahami WBK terutama dalam pelayanan. Ini kerja ramai-ramai. Saya bicara apa adanya. Tak perlu tersinggung jika ingin maju. Komitmen kita sama: raih WBK,” tegas Muji Raharjo yang dikenal akrab itu.

Sementara Kadiv Keimigrasian, Filianto Akbar menyoroti perlunya penggantian formasi pejabat baru dalam Tim WBK. Filianto juga mengingtkan perlunya SOP yang jelas atas inovasi Kanwil.

Setelah Kakanwil dan Pimpinan Tinggi Pratama memberikan pengarahan, rapat dilanjutkan dengan diskusi dengan seluruh peserta rapat yang hadir yang memberikan penguatan melalui masukan, saran, dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh tim WBK Kanwil dalam menghadapi penilaian Tim Penilai Nasional. (red)