Kapan Sebaiknya Maluku Meminta PSBB?

oleh -284 views
Link Banner

Penulis: Jonathan Mailoa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Presiden Republik Indonesia pada 31 Maret 2020, telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 (covid19) dan Keppres Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat corona virus desease 2019(covid19).

Kemudian diikuti terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 (covid19).

Pada prinsipnya, diberlakukan peraturan-peraturan ini untuk memutus mata rantai penularan virus corona.

Dalam PP Nomor 21 ini, yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi corona virus desease 2019 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran corona virus desease.

Pemberlakuan PSBB diusulkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Menteri Kesehatan. PSBB harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, ekonomi, sosbud, dan keamanan.

PSBB paling sedikit meliputi :

a)Peliburan sekolah dan tempat umum.

b)pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau

c)pembatasaan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

PSBB dilakukan dengan memperhatikan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk.


Sebenarnya, hampir semua yang diatur dalam ketiga peraturan ini, sudah dijalankan oleh Pemprov Maluku maupun kab/kota, namun belum efektif, terbukti makin meningkatnya pasien positif virus corona.

Dengan demikian judul tulisan ini menjadi relefan untuk dibahas: Kapan Sebaiknya Maluku Meminta Pemberlakukan PSBB Ke Menkes?.

Untuk menjawab hal ini, harus berpedoman pada Permenkes Nomor: 21 Tahun 2020. “Untuk dapat ditetapkan PSBB, suatu wilayah atau daerah/kota harus memenuhi kriteria a) Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara significant dan cepat ke beberapa wilayah dan b) Terdapat kaitan epidemioligis dgn kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Baca Juga  Sekum GPM : Jadikan politik media mendidik masyarakat

Gubernur/Bupati/Walikota dalam mengajukan permohonan PSBB kepada Menkes harus disertai dgn data peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu dan kejadian transmisi lokal.

Sebagai catatan yang dimaksud dengan kasus adalah pasien yang hasil tes PCR positif dan PDP.

Pembahasan:

Kasus positif corona 01 di Indonesia tercatat tanggal 2 Februari 2020. Hari ini tanggal 14 April ada penambahan 382 kasus sehingga total kasus pasien positif corona di seluruh indonesia menjadi 4839 orang, pasien sembuh 426 orang dan meninggal 459 orang.

Kasus positif corona 01 di Maluku (Ambon) tercatat tanggal 22 Maret 2020. Sampai dengan hari ini 14 April, pasien positif corona berjumlah 14 orang dan 1 orang dinyatakan sembuh.

Sebagai perbandingan DKI Jakarta sebagai daerah dengan kasus tertinggi di Indonesia pada tanggal 22 Maret Jumlah kasus positif 307 orang dan hari ini 14 April pasien positif corona menjadi 2335 orang, pasien sembuh 163 orang dan meninggal 241 orang.

DKI jakarta dengan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang jauh lebih baik dibandingkan Maluku angka kematian sangat tinggi, bisa dibayangkan berapa banyak anak negeri ini akan mengelami nasib yang sama, jika jumlah kasus positif terus meningkat di Maluku.

Untuk itu pemerintah provinsi maupun masing-masing kab/kota segera mengkaji dengan melibatkan seluruh stake houlder dan mempertimbangkan semua aspek secara komprehensif. Dan pada titik tertentu menentukan untuk memohon diberlakukan PSBB.

Pertanyaan sederhananya kira-kira mau tunggu jumlah kasus positif berapa banyak untuk momohon PSBB.

Sebab dengan pemberlakuan PSBB bisa sedikit menjawab keresahan masyarakat terhadap masih terbukanya kedatangan orang dari daerah endemis yang sampai saat ini tercatat 8797 orang pelaku perjalanan yang masuk ke Ambon.

Memang menurut Permenkes Nomor 21, walaupun sudah diberlakukan PSBB tetapi pelabuhan udara/laut harus tetap berfungsi dgn pembatasan. Untuk itu perlu kajian dan alasan yang kuat agar untuk sementara membatasi orang yamg masuk ke Ambon sebagai pintu masuk selanjutnya ke daerah lain di Maluku.

Baca Juga  Numpang Isu Papua, Menlu RMS Kirim Surat Terbuka Kepada Dunia Internasional

Gubernur dan terutama Walikota Ambon harus berani dan tegas dengan alasan yang kuat melarang orang yang bukan berKTP Maluku untuk masuk ke Ambon, sehingga yang masuk hanya yang ber KTP Maluku.

Dengan demikian dapat mengurangi beban anggaran untuk isolasi terpusat. Ingat isolasi di rumah telah gagal, terbukti dari 14 kasus positif sudah ada yang melalui transmisi lokal (sebenarnya kasus di Maluku sudah jauh lebih dari 14, cuma belum terdeteksi sebab masih sedikit dari populasi yang dilakukan tes PCR) .

Sekali lagi hal ini dapat dilakukan jika Ambon sudah PSBB. Dan permohonan PSBB ke Menkes bisa gubernur untuk wilayah provinsi dan bisa juga Walikota Ambon untuk kota Ambon.

Sebagai catatan sampai nanti besok tgl 15 April sudah 1 provinsi yaitu DKI Jakarta dan 8 kab/kota di indonesia yang sudah berstatus PSBB.

Sambil menunggu hal ini pemprov, kab/kota sudah harus saling berkoordinasi. Pastikan semua logistik pangan tersedia. Semua bansos baik dari pusat maupun daerah. Siapkan perangkatnya agar terbagi tepat sasaran akibat covid19, sesuai arahan Menkeu transfer ke daerah mengalami penerunan disisi yang lain PAD juga berkurang.

Diharapkan gubernur, bupati/walikota relokasi sisi pengeluaran. Sisir/pangkas belanja barang, honor, pelatihan-pelatiham, perjalanan dinas, belanja ATK.

Alihkan anggaran itu ke sektor kesehatan dan Bansos. Sebab Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk dijamin oleh undang-undang, ketika PSBB diberlakukan.

Akhirnya beta saran ke Walikota Ambon untuk segera mohon PSBB, jika terlambat percuma semua upaya yang dilakukan. Dengan PSBB pak Wali mempunyai dasar hukum yang kuat agar pembatasan secara massiv dapat dilakukan diikuti dengan sanksi untuk yang tidak mentaatinya.

Baca Juga  Tim SAR Cari Warga Ibu yang Hanyut di Kali Tahafo

Catatan
Semua ulasan di atas, masih berbasis pada koridor hukum dan peraturan yang berlaku.

Sekarang beta mau ulas yang orang Ambon bilang bicara di rumah kopi. Kalo menurut beta, ketika Undang-undang Nomor: 6 tentang Kekarantinaan Kesehatan itu dibuat, hanya berdasarkan pada penyakit menular biasa-biasa saja.

Belum terpikirkan nanti suatu saat ada virus corona ini. Terutama cara penularannya yang begitu dahsyat.

Lalu peraturan pemerintah dan permenkesnya cuma saling copy paste. beta seng abis pikir masa musti tunggu kasus meninggkat do baru bisa PSBB. Berarti tunggu orang mati do baru usaha.

Kalo bagitu bupati yang di Papua tu dia pintar dan berani. Dia berani tutup pintu masuk untuk orang. Dia bilang biar dia di penjara jua asal dia lindungi rakyatnya.

Ale dong musti tau virus ni dia seng kanal batas wilayah. Tadi malam di ILC TV ONE ada ahli epidemiologis FKM UI bilang seharusnya presiden langsung kemarin tu tetapkan PSBB secara nasional, sebab virus seng kenal batas wilayah.

Jadi katong di Ambon jang ulang kesalahan di Jawa/Jakarta. Dong baru mulai intervensi awal Febuari padahal kasus tu su ada sejak Desember. Sebab waktu itu penerbangan Wuhan ke Jakarta tiap hari ada. Jadi jang katong talalu dengar dong di Jakarta ator katong pung hidup mati. Dong sandiri ada ator seng batul-batul.

Menkes deng Menhub sa ada bakumalawang par ojol bisa muat penumpang ka seng. Bilang Jakarta siapkan Bansos banyak-banyak sa.

Nanti katong jaga katong pung diri sandiri di rumah. Pulang jua ee. Iko parintah pak wali sadiki ee kan tutup jam delapan to. (*)