Kasus Dermaga Kaimana sarat politik, massa demo PN Manokwari

oleh -129 views
Link Banner

@Porostimur.com | Manokwari : Masih dalam pekan yang sama, Kantor Pengadilan Negeri (PN) Manokwari didemo masyarakat.

Kali ini, giliran puluhan massa yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Kabupaten Kaimana yang memadati Kantor PN Manokwari, Kamis (26/4), sekitar pukul 10.00 Wit.

Massa ini menuntut keadilan atas kedua terduga korupsi dana pembangunan Dermaga Pelabuhan Kaimana yang dinilai telah menyalahi prosedur hukum.

Dalam melakukan orasi dan penyampaian aspirasinya ini seluruh massa pendemo mendapatkan pengawalan ketat dari Sat Sabhara Polres Manokwari.

Saat berhasil dikonfirmasi terpisah oleh Porostimur.com, koordinator aksi, Paulus Weyai, menjelaskan ada kejanggalan dalam proses penyelidikan atas dugaan kasus tersebut.

                                Paulus Weyai

Menurutnya, pada tuntutan awal persidangan dugaan kasus korupsi pembangunan dermaga kapal di Kabupaten Kaimana, kejaksaan dan pengadilan harus menghadirkan beberapa oknum yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi yakni Arifin, Fredy Kaibus, Engko, Wellem Rumasep dan salah satu konsultan yang enggan disebutkan namanya.

Baca Juga  Kemenkumham Malut Selenggarakan Kegiatan Upaya Pencegahan Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kab Pulau Morotai

Tidak hanya itu, akunya, tergugat juga menuntut kehadiran penyidik Kejaksaan Agung yang telah menangani kasus tersebut sejak awal.

Sedangkan persidangan yang berlangsung Kamis (26/4) jam 16.00 Wit, akunya, pihaknya melakukan aksi boikot dan meminta kejaksaan untuk membebaskan kedua terduga yakni mantan Kepala Pelabuhan Laut Kaimana, Marten Kaiba dan salah satu rekannya, Asrudin Keliobas.

”Sesuai aspirasi kami pada sidang awal, agar pihak Pengadilan dan Kejaksaan Tinggi Papua, menghadirkan beberapa oknum seperti Arifin, Fredy Kaibus, Engko, Wellem Rumasep dan salah satu konsultan. Selain itu, yang paling penting kami minta hadirkan penyidik Kejaksaan Agung. Karena mereka yang menyidik dari awal kasus ini. Jangan sudah di sana, terus dikasih ke Kejaksaan Fak-fak dan Kejaksaan Manokwari. Akhirnya mereka bingung, karena bukan mereka yang menyidik dari awal. Jadi, kalau hari ini oknum tersebut tidak dihadirkan dalam sidang, maka kami akan boikot sidang dan meminta bebaskan kedua terduga yakni Marthen Kaiba dan Hj Asrudin Keliobas,” jelasnya.

Baca Juga  Kemenkes Siapkan 23 Ribu Vaksinator, RSUP J Leimena Jadi Rumah Sakit Simulasi

Dalam dugaan kasus korupsi pembangunan Dermaga Kaimana ini, akunya, rupanya telah terjadi konspirasi politik.

Dimana, ada persaingan yang tidak sehat dalam perputaran roda perekonomian di Kaimana.

Tidak hanya itu, jelasnya, pihaknya juga menyesalkan lembaga hukum, khususnya pihak penyidik.

Pasalnya, materi dugaan kasus tersebut langsung ditangani oleh Kejaksaan Agung di Jakarta, padahal masih ada lembaga hukum di tingkat daerah yang berwenang untuk menangani dugaan kasus tersebut.

Hingga kini, tegasnya, pihaknya tidak mengetahui arah dan tujuan dugaan kasus korupsi yang menyeret mantan Kepala Pelabuhan Kaimana itu.

”Menurut saya, ini ada konspirasi politik, dan terjadi kecemburuan pada perputaran roda perekonomian di Kaimana. Karena beberapa oknum pengusaha di atas, awalnya membayar kontener dengan harga yang mahal, karena kapal belum bersandar di pelabuhan. Sedangkan sekarang, kapal sudah bersandar di dermaga yang baru dibangun itu, sehingga harga barang secara otomatis mengalami penurunan. Saya juga kecewa dengan proses penanganan dugaan kasus ini. Kenapa harus ditangani langsung oleh pusat, berarti di Provinsi Papua Barat sudah tidak ada Kejaksaan, Tipikor dan Pengadilan. Kalau demikian, maka telah terjadi kesalahan prosedur hukum. Sehingga saya harap penegak hukum bisa jelaskan kepada kami, indikasinya di mana, sehingga terjadinya korupsi,” pungkasnya. (jefri)