Kasus korupsi di Kepsul didiamkan, HPMS demo ke Mapolda Malut

oleh -86 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ternate : Sebanyak 5 kasus yang terindikasi korupsi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), diduga sengaja didiamkan Kepolisian Maluku Utara (Malut).

Karena terlalu lama didiamkan maupun banyak kasus yang didiamkan, alhasil korupsi pun seolah membudaya di kabupaten terselatan di Malut itu.

Hal ini ditegaskan Safir Buamona saat bertindak selaku Kordinator Lapangan (Korlap), tatkala Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) Cabang Ternate, menggelar aksi demonstrasi di Markas Polda (Mapolda) Malut, Jumat (22/2).

Link Banner

Menurutnya, kelima kasus korupsi yang terkesan didiamkan Polda Malut yakni reklamasi Pantai Sanana (Rp 28 M), pembangunan jalan Waitinagoi-Wailoba (Rp 11,5 M), pembangunan Pasar Makdahi Sanana (Rp 6,5 M), pembangunan Bendungan Irigasi Kaporo (Rp 8,5 M) dan pembangunan Bendungan Irigasi Trans-Madapuhi (Rp 1,5 M).

Baca Juga  Pelatih Spanyol dipecat sehari sebelum Piala Dunia 2018

Apalagi, kelima kasus ini terindikasi melibatkan pemuncak pemerintahan pada kabupaten dimaksud, Hendrata Thes.

Menurutnya, kesan yang muncul adalah Polda Malut seolah tidak serius menangani kasus yang ada dan berujung pada bermunculannya masalah baru dalam lingkup kabupaten dimaksud.

Contoh konkrit, tegasnya, hingga saat ini Polda Malut belum menangkap kasus korupsi uang makan minum (mami) DPRD Sula dan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang belum ditetapkan Ketua DPRD Ismail Kharie sebagai tersangkanya.

Belum lagi, jelasnya, pembangunan jalan Fogi-Waipa yang menelan dana sebesar Rp 5,2 M dan kasus ilegal fishing/pukat harimau yang melibatkan Erawan Hobgarta yang akrab dikenal dengan sapaan Cu Wan.

Selain kasus yang terjadi di Kabupaten Kepsul, akunya, masih ada beberapa kasu lainnya yang juga terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), namun seolah dipetieskan Polda Malut.

Baca Juga  Pasang Surut Irfan Bachdim di Timnas Indonesia, dari Era Alfred Riedl hingga Shin Tae-yong

Sebut saja pemotongan Dana Desa (DD) senilai Rp 4,2 Miliar yang diduga melibatkan Bupati Taliabu, Aliong Mus dan mantan Kadis BPMD, Agus Salim Ganiru, yang sampai saat ini belum ada kejelasan secara hukum.

Atau juga kasus pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) sudah 7 bulan berjalan namun tidak ada proses pekerjaan di lapangan.

Begitu juga kasus korupsi listrik Kayoa yang melibatkan Ir. Rusmin Latara yang hingga saat ini belum juga ditahan dan diperiksa Polda Malut.

Dari kasus yang dipaparkan, tegasnya, menunjukkan belum ada kejelasan dan kepastian hukum.

”Berarti ini menunjukan bahwa penegakan supermasi Hukum di Negeri ini terutama Polda Malut masih lemah dalam menangani kasus korupsi,” kesalnya.

Baca Juga  Oknum TNI disinyalir selundupkan kayu gaharu dan tanduk rusa

Memungkasi orasinya, Buamona menegaskan bahwa korupsi yang terjadi dan tanpa kepastian hukum dalam penanganannya, seolah merupakan warisan yang dilimpahkan turun temurun dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya.

”Bupati dan Ketua DPRD Kepsul menurunkan ilmu korupsi ke Erawan Hongarta (Cu Wan-Red) dan Rusmin Latara. Sedangkan, Bupati Pultab menurunkan ke Agus Salim Ganiru dan kroni-kroninya. Akhirnya korupsi meningkat, sedangkan proses penegakan Hukum semakin lemah dan politik bela-membela semakin menonjol,” pungkasnya. (raks)