Kasus Makian Gubernur Maluku “Kandas” di Tangan Polisi

oleh -60 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Laporan Wakil Ketua DPD Golkar Maluku Bidang Politik dan Keamanan, Ridwan Rahman Marasabessy terhadap Gubernur Murad Ismail, “kandas” di tangan Polisi.

Direskrimum Polda Maluku, Kombes Pol. Sih Harno mengatakan, penyidik tidak menemukan unsur pidana dalam laporan yang disampaikan Marasabessy ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku pada akhir Desember 2020. 

Sih Harno bilang, kesimpulan penyidik ini diambil setelah melalui gelar perkara. Pasal yang disangkakan soal kejahatan terhadap kesusilaan itu tidak terpenuhi. Mantan anggota DPRD Maluku itu mengadukan Murad yang dianggap merendahkan martabat wanita karena mengeluarkan cacian dan makian di depan publik.

“Iya, Selasa pekan kemarin kita gelar perkaranya dan minta keterangan dari enam orang saksi-saksi termasuk Sekda Maluku, Kasrul Selang dan dua diantaranya wartawan. Hasilnya, tidak terpenuhi unsur pidana dari laporan itu,” katanya seperti dilansir dari kabartimurnews.com, Senin (25/1/2021). 

Menurutnya, pasal kejahatan terhadap kesusilaan bisa terpenuhi jika seseorang terbukti melakukan tindakan atau perbuatan. Misalnya, orang itu dengan tangannya meremas atau meraba bagian sensitif milik orang lain.

Baca Juga  5 Model Rok yang Siap Bikin Tubuh Kamu Terlihat Lebih Jenjang

“Sementara Pak Gubernur Murad hanya berucap. Kemudian ucapan Pak Murad tidak ditujukan ke person. Jadi tidak terpenuhi unsur pidana di sana,” terangnya.

Dikatakan, ucapan Murad memang berkaitan dengan norma masyarakat tapi tidak ada hukumnya. Itu semua kembali kepada yang bersangkutan. 

Sementara jika dibawa ke pasal terkait penghinaan dan fitnah, lanjut Mantan Kabid Hukum Polda Maluku itu, juga tidak terbukti. Sebab, penghinaan dan atau fitnah harus ditujukan kepada orang. 

“Sementara Pak Murad juga tidak menghina siapa-siapa. Itu hanya seperti berteriak-berteriak tapi tidak ada orang yang ditujukan langsung. Sementara hukum harus bicara pasti,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pada 24 Desember 2020 lalu, DPD Partai Golkar Maluku resmi mempolisikan Gubernur Murad Ismail karena dinilai merendahkan martabat wanita dengan mengeluarkan cacian dan makian di depan publik. Murad dipolisikan oleh Marasabessy. (red/katim)