Kasus Perselingkuhan Oknum Polisi di Polda Malut Masuk Tahap Penyidikan

oleh -259 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Adip Rojikan menegaskan, kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan AKBP Sutanto dan Bripka Rani masih ditangani Ditreskrimum Polda Malut.

“Kasus tersebut saat ini sudah tahap penyidikan,” tukasnya seperti dilansir dari tandaseru.com, Selasa (9/2/2021).

Pernyataan Juru bicara Polda Malut ini otomatis mementahkan pernyataan dari kuasa hukum oknum polwan Polda Maluku Utara, Bripka Rani, melalui kuasa hukumnya Muhammad Thabrani kepada awak media.

Diketahui, Thabrani menyatakan kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan kliennya telah dihentikan penyelidikannya.

Kuasa hukum Bripka R, menyatakan, proses pidana dan kode etik yang dikenakan pada kliennya dalam kasus perselingkuhan telah dihentikan. Hal ini sesuai informasi yang diterimanya.

“Polda Maluku Utara telah melakukan gelar perkara kasus tersebut pada tanggal 22 Desember tahun 2020. Dan kasus tersebut telah dihentikan penyelidikan, karena bukan peristiwa pidana atau tidak mencukupi alat bukti,” ungkapnya, Senin (8/2/2021) kemarin.

Menurut Thabrani, dengan dihentikannya pidana kasus tersebut otomatis kliennya tak akan diproses lagi dalam sidang etik.

“Kasus tidak pidana saja tidak terbukti, otomatis proses internal juga akan tidak terbukti lagi. Logikanya begitu,” tukasnya.

Baca Juga  DPRD Maluku Targetkan Bahas LKPJ Gubernur Dalam Dua Pekan

Polisikan Dir. Resrimum Polda Malut

Muhammad Thabrani

Selain menyatakan kasusnya sudah ditutup, Bripka Rani melalui Kuasa Hukumnya juga melayangkan Laporan Polisi (LP) ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Malut, Senin.

Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Thabrani, Bripka Rani mempolisikan Direktur Ditreskrimum Kombes Pol Dwi Hindarwana atas tuduhan pencemaran nama baik.

Thabrani kepada wartawan menyatakan, langkah ini diambil lantaran Dirkrimum Polda telah mengeluarkan pernyataan ke publik bahwa kliennya diduga menggunakan gelar sarjana hukum (SH) palsu sejak Juni 2020.

Padahal, kata Thabrani, Bripka R telah melewati prosedur yang legal untuk mendapatkan titel tersebut dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMM).

“Atas statement tersebut kami nyatakan itu tidak benar yang disampaikan Direktur Ditreskrimum Polda Malut terhadap klien kami. Sehingga klien kami merasa dicemarkan nama baiknya dan melaporkan ke Ditreskrimsus Polda Malut,” ungkapnya.

Baca Juga  Peduli Kondisi Sosial, SIK Ene Lo Ene Gelar Rapat

Ia memaparkan, Bripka R memiliki dokumentasi dan bukti lain bahwa dirinya telah mengikuti ujian skripsi dan dinyatakan lulus melalui yudisium pada 7 Maret 2020. Itu berarti, pada Juni 2020 kliennya sudah sah menggunakan titel SH di belakang namanya.

“Bukti-bukti di atas sudah berdasarkan berita acara yang dikeluarkan dari pihak kampus UMMU Ternate dan itu kami sudah konfirmasi ke Ketua Prodi beserta Dekan Fakultas Hukum,” ucapnya.

Thabrani menilai, pernyataan yang dikeluarkan Direktur Ditreskrimum Polda Malut sangat gegabah dan terburu-buru. Hal itu juga menunjukan tidak profesionalnya ia selaku Direktur Ditreskrimum Polda Malut.

“Dengan masalah ini tentu sudah mempermalukan klien kami, berdasarkan informasi yang sesat dari Direktur Ditreskrimum Polda Malut. Karena berdasarkan bukti-bukti pihak kampus sudah memberikan berita acara 7 Maret 2020 dan itu secara resmi dari institusi,” ujarnya.

Baca Juga  Britney Spears Rilis Lagu 'Swimming In The Stars' di Ultah ke-39

“Jadi apa yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrimum Polda Malut itu tidak benar sehingga kami menilai statement ini sesat dan menyesatkan bagi klien kami. Karena itu kami secara resmi sudah layangkan laporan ke Ditreskrimsus Polda Malut,” tukas Thabrani.

Terpisah, Direktur Ditreskrimum Polda Malut Kombes (Pol) Dwi Hindarwana ketika dikonfirmasi wartawan mengaku sudah mendengar tentang laporan tersebut.

“Iya, saya sudah tahu menyangkut dengan laporan itu,” singkatnya.

Sementara itu, pihak kampus melalui Dekan Fakulitas Hukum Buhar Hamja mengakui Bripka R sudah diwisuda padan November 2020.

“Seharusnya dia wisuda di bulan April tahun 2020. Karena COVID-19 ditunda wisuda pada bulan November kemarin dan sudah keluar,” akunya.

Buhar menambahkan, pihaknya juga sudah menyampaikan kepada penyidik Ditreskrimum Polda Malut terkait kasus tersebut.

“Kami sudah sampaikan kepada penyidik bahwa oknum tersebut sudah selesai wisuda pada bulan November 2020,” pungkasnya. (red/tsc)