Kecewa Dengan Pemerintah, Korban Gempa Palu Serukan Tolak Bayar Pajak

oleh -30 views
Link Banner

@porostimur.com | Palu: Para korban terdampak gempa dan likuefaksi Palu yang terjadi pada September 2018 lalu hingga kini masih menanti pemerintah untuk memenuhi hak-hak mereka.

Ratusan warga yang merupakan korban terdampak gempa dan likuefaksi di Kelurahan Blora, Palu menyerukan aksi penolakan untuk membayar pajak. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kekecewaan terhadap pemerintah.

Mereka kecewa terhadap pemerintah pusat maupun daerah yang belum sepenuhnya memberikan apa yang menjadi kewajiban mereka kepada korban terdampak bencana. Tak hanya bagi mereka yang kehilangan harta benda dan tempat tinggal, namun juga yang kehilangan sanak saudara saat gempa September 2018 lalu. Oleh sebab itu, mereka ingin menyerukan protes agar hak-hak mereka dipenuhi terlebih dahulu.

Link Banner

“Poin tambahan jangan membayar pajak dalam bentuk apapun,” kata Ketua Forum Likuefaksi Balora, Abdurahman Kasim dilansir dari Antara, Sabtu (6/7). “Bagaimana kita mau bayar pajak sementara pemerintah tidak peduli dengan hak-hak kita yang menjadi korban bencana.”

Baca Juga  Prodi S2 Musik Gereja IAKN Ambon Siap Reakreditasi

Membayar pajak dianggap percuma jika pada akhirnya mereka tidak mendapatkan hak-hak sebagai warga negara. Pemerintah belum bisa memberikan jaminan terhadap nasib mereka. Tak hanya dalam memenuhi kebutuhan terkait tempat tinggal, namun juga dalam memberikan rasa aman mengingat masih banyak aksi penjarahan di tempat-tempat yang terdampak likuefaksi.

“Belum ada kepastian tentang nasib kita sebagai korban bencana alam,” jelas Abdurahman. “Baik itu menyangkut dana Jaminan Hidup (Jadup), hunian tetap, status lokasi milik korban bencana yang terdampak, masih maraknya penjarahan di lokasi likuefaksi, serta kondisi pengungsi yang hingga kini masih tinggal di tenda-tenda, kos-kosan dan rumah keluarga.”

Abdurahman mengatakan bahwa para korban juga berencana menggelar aksi secara besar-besaran di depan Kantor Wali Kota Palu dan Gubernur Sulawesi Tengah. Mereka akan mendesak agar pemerintah segera memenuhi hak-hak mereka. Namun, ia menegaskan bahwa aksi yang dilakukan nanti adalah aksi damai yang jauh dari kata kekerasan.

Baca Juga  Pantau PSBB Ambon, Pangdam XVI/Pattimura Tegur Warga yang Tidak Mengenakan Masker

“Yang penting aksi demo yang kita lakukan jangan sampai membakar ban, kendaraan dan fasilitas umum,” tutur Abdurahman. “Karena itu masuk pelanggaran pidana dan hukumnya penjara.” (red)