Kejati Maluku Minta Buronan Kasus Korupsi Bandara Moa Serahkan Diri

oleh -11 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Kejaksaan Tinggi Maluku meminta tujuh oknum terpidana kasus korupsi menyerahkan diri secara baik-baik karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap, namun masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

“Kami sarankan dengan tegas, sebaiknya para DPO menyerahkan diri saja karena tidak ada tempat yang aman untuk melarikan diri dan bersembunyi bagi setiap pelaku kejahatan, dan cepat atau lambat pasti ketangkap,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku M Rudy di Ambon, Sabtu (31/10/2020).

Rudy mencontohkan salah satu DPO, Sunarko, terpidana korupsi dana proyek pembangunan infrastruktur Bandara Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang sudah diciduk setelah berstatus DPO jaksa pada April 2020.

“Saat ini masih tersisa tujuh terpidana kasus korupsi yang berstatus DPO jaksa, kecuali yang dari Kabupaten Buru bernama Ricky itu sudah ditangkap,” ujarnya.

Yang lainnya, seperti Yusuf Rumatoras di Kabupaten Seram Bagian Timur atau terpidana lainnya seperti Janwar dan Ir. Muhammad yang belum menyerahkan diri juga.

Baca Juga  Ini Alasan Masyarakat Dukung Zulfahri Abdullah Jadi Bupati Kepulaun Sula di Pilkada 2020

Asisten Intelejen Kejati Maluku Muji Murtopo juga berharap para DPO mendengar berita media lalu menyerahkan diri karena itu lebih baik daripada dikejar jaksa.

“Mereka boleh saja melarikan diri tetapi kita tetap melakukan pengejaran,” tandasnya, seperti dilansir dari akurat.co.

Seperti diketahui, Kejati Maluku pekan sebelumnya telah mengeksekusi Sunarko yang merupakan terpidana kasus korupsi dana proyek pembangunan konstruksi Bandara Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya ke Lembaga Pemasyarakatan Ambon.

Tertangkapnya Sunarko di Riau dan dieksekusi untuk perkara pembangunan konstruksi Bandara Moa, Kabupaten MBD yang bersumber dari APBD kabupaten tahun anggaran 2012 dengan pagu anggaran Rp25 miliar.

Yang menjadi penyimpangan di sini adalah kualitas pengerjaan konstruksi fisik bangunan yang tidak sesuai spesifikasi yang ditemukan dalam surat perjanjian kerja dan pembayarannya tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan proyeknya.

Baca Juga  Kacau! Karantina Wilayah Ditolak, Kok Anies Baswedan Dijerat UU Karantina?

Akibatnya timbul kerugian keuangan negara sebesar Rp2,961 miliar sesuai hasil perhitungan BPK, dan Sunarko empat tahun penjara, denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

Terpidana juga divonis membayar uang pengganti sejumlah Rp2,961 miliar yang dipulangkan dari uang sitaan Rp3,142 miliar, subsider dua tahun kurungan. (red/akurat)