Kemenag Maluku dan Tokoh Agama Bangun Sinergi Perkuat Pengamalan Moderasi Beragama

oleh -64 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Kerukunan hidup antar umat beragama sangat penting bagi negara dengan berbagai kemajemukan seperti halnya Indonesia, terkhususnya Provinsi Maluku. Pemeliharaan toleransi kehidupan masyarakat untuk saling menghargai di antara sesama anak bangsa merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Hal inilah yang melandasi dilaksanakannya kegiatan dialog bersama tokoh-tokoh agama oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Rabu (12/2).

Kegiatan dialog yang diselenggarakan di ruang pertemuan Kakanwil Kemenag Maluku tersebut dihadiri para pimpinan serta perwakilan organisasi keagamaan dari kalangan MUI Maluku, Sinode GPM Ambon, Keuskupan Amboina, Walubi Maluku, PHDI Maluku, FKUB Maluku, Mathla’ul Anwar Maluku, NU dan Muhammadiyah wilayah Maluku.

Pelaksana Tugas (Plt) Kakanwil Kemenag Maluku, Jamaludin Bugis saat memimpin kegiatan dialog mengatakan, pihaknya mengadakan  pertemuan lintas tokoh-tokoh agama ini dalam rangka penguatan pengamalan moderasi beragama sesuai ajaran agama tanpa melebih-lebihkan atau tanpa mengurangi.  

Diharapkan, moderasi beragama tidak sekedar dijadikan konsep pemikiran, melainkan praktek implementasi, sehingga dapat memperbaiki sikap karakter beragama masyarakat. 

“Tanggungjawab saya menyampaikan kepada tokoh-tokoh agama sesuai amanah Menteri Agama agar moderasi beragama dapat disosialisasikan dan dijalankan seluruh kalangan umat beragama masing-masing,” ucapnya.

Kendati demikian, Plt Kakanwil mengakui, program prioritas Kemenag ini bakal mendapat tantangan keras dari masyarakat luas karena dinilai mencampuri urusan beragama orang lain. Namun, para tokoh agama selaku perpanjangan tangan pemerintah di daerah bisa ikut mengklarifikasi bahwa misi utama moderasi beragama bukan untuk merubah nilai dasar suatu agama, tetapi memperbaiki karakter radikal seseorang menjadi toleran.

“Pada hakikatnya moderasi beragama tidak merubah isi ajaran agama, melainkan merubah sikap radikal dan intoleransi yang tidak sesuai dengan isi ajaran gama,” jelas Plt Kakanwil didampingi sejumlah pejabat eselon III/IV Kanwil Kemenag Maluku.

Selain penguatan moderasi beragama, Plt Kakanwil juga mengungkapkan kondisi sosial wilayah Maluku, bahwa ada tingkat kerawanan secara internal yang dikhawatirkan akan melahirkan sebuah gesekan antara komunitas masyarakat satu dengan lainnya terkait isu pendirian rumah ibadah.

Baca Juga  AHY: Percepat realisasi Indonesia Emas 2045

“Ada rencana pembangunan rumah ibadah Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Wailela Kecamatan Teluk Ambon dan ini sudah sempat ditangani. Isu yang berkembang bahwa ada oknum umat Islam menolak pendirian rumah ibadah tersebut karena menurut data Kemenag di daerah tersebut tidak ada umat GBI dan itu menjadi landasan tidak boleh mendirikan rumah ibadah di tempat yang tidak ada jemaatnya,” ungkap Plt.

Isu yang sama juga ikut berkembang di Kanupaten Buru Selatan. Penolakan pembangunan masjid oleh kalangan Katolik turut menyita perhatian publik. Menurut Plt Kakanwil, setelah ditelusuri ternyata tidak ada pelarangan, melainkan disarankan bagi umat Islam di wilayah tersebut agar kembali merehabilitasi masjid sebelumnya tanpa harus membangun masjid yang baru.

Landasan berikutnya, pembangunan masjid tersebut akan dilaksanakan di samping gereja wilayah setempat. “Ini yang perlu saya luruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman agar tokoh-tokoh agama bisa membantu meneruskan klarifikasi ini,” kata Plt Kakanwil.

Harapan dukungan juga disampaikan Plt Kakanwil untuk kesuksesan gelaran akbar Utsawa Dharma Gita (UDG) Tingkat Nasional di Provinsi Maluku. Diminta seluruh tokoh-tokoh agama sama-sama bahu membahu melancarkan hajatan keagamaan umat Hindu ini.

“Kita telah melakukan langkah koordinasi bersama pihak pemprov, sudah ada respon anggarannya terkait pelaksanaan UDG ini. Jadi mari sama-sama kita ikut terlibat memberikan dukungan moril demi kesuksesan UDG,” tandasnya.

Menanggapi pernyataan Plt Kakanwil, Ketua Umum MUI Maluku, Abdullah Latuapo menegaskan kembali bahwa moderasi beragama turut dikembangkan Perguruan Tinggi Islam (PTI) di sejumlah daerah.

Dikatakan, berkat moderasi beragama, saat ini pusat studi Islam telah diarahkan ke Indonesia. Indikatornya, terdapat enam agama serta aliran kepercayaan yang diakui Pancasila, namun negara ini tetap aman dan damai.

Baca Juga  Polisi Amankan Miras Traditional Jenis Sopi dari KM Sanus 106

Latuapo menyebutkan, berdasarkan kajian itu, dunia telah menjadikan Indonesia sebagai perpustakaan yang memuat pelajaran toleransi kerukunan hidup orang Indonesia.

“Kiblat studi Islam di Indonesia karena kekaguman terhadap Indonesia yang tetap rukun dalam keberagaman,” ujarnya.

Baginya moderasi beragama sama artinya dengan ajaran Islam Rahmatan lil Alamin dan itu merupakan misi seluruh agama yang perlu didukung bersama.

Soal isu kedua, MUI beranggapan setiap informasi menyangkut pendirian rumah ibadah harus diselidiki terlebih dahulu, sebab mendengar tanpa mencari tahu bisa menyebabkan timbulnya kerawanan sosial.

“Kasus-kasus semacam ini ada SKB 2 Menteri, yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan  Nomor 8 Tahun 2006 yang perlu direnungkan bersama, jika GBI ingin membangun rumah ibadah tetapi pada kenyataannya tidak ada jamaatnya atau bahkan tidak mencapai 90 orang jamaat berdasarkan data KTP justru akan menimbulkan kegaduhan. Ada gereja kok tidak ada umat. Sama halnya dengan masjid yang dibangun di mayoritas Kristen tanpa penganutnya,” tegas Latuapo.

Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Buru Selatan, Latuapo menilai  pembangunan rumah ibadah masjid di samping gereja ada baiknya ditinjau kembali, sebab merehab kembali gedung masjid yang lama itu lebih baik.

“Di Buru Selatan kenapa mau bangun masjid dekat gereja, lalu sudah ada yang lama kenapa tidak direnovasi. Jadi marilah kita hidup sama-sama dalam kedamaian, bukan hidup cari gara-gara,” ajaknya.

Respon senada juga disampaikan Ketua Walubi Maluku, Willhemus Jawerissan. Ditegaskan, moderasi beragama adalah hal yang mutlak. Harapan sebagai tokoh agama bagaimana lembaga keagamaan dibangun untuk satu, menjalin kegidupan bersama secara rukun, aman dan toleran tanpa mengganggu kehidupan keagamaan orang lain.

Perwakilan Uskup Diosis Amboina, RD Inno Ngutra mengatakan, moderasi beragama penting dibangun. Bahkan Kemenag diharapkan kedepan dapat membangun dialog bersama baik di lingkungan lembaga pendidikan maupun kalangan masyarakat luas.

Baca Juga  BPOM Maluku giatkan Germas Sapa

“Undang profesor yang punya kapasitas untuk berbicara tentang moderasi beragama. Kemudian fasilitasi umat beragama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu maupun Buddha. Berikan suntikan nasionalisme kepada mereka dan ini yang menjadi cikal bakal membangun kerukunan,” jelasnya.

Ketua PHDI, I Nyoman Sukadana menyampaikan PHDI tidak akan lelah mengajarkan pemahaman moderasi beragama kepada penganutnya.

Baginya, pengamalan ajaran agama tentu tidak bisa memaksakan iman seseorang menjadi kebenaran bersama.

“Dalam agama Hindu kita mengenal kamu adalah aku dan aku adalah kami. Ini yang terus kita perkuat untuk membangu Kemenag meningkatkan kualitas kerukunan di Maluku,” tandasnya. 

Untuk diketahui, terkait pembangunan rumah ibadah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala atau Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Pasal 14 SKB 2 menteri soal pendirian rumah ibadah berbunyi :

(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :

– Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

– Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.

– Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

– Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota; (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. (keket/inmas)