Kemenko Marves Proses Izin Pembuangan Limbah Tailing Ke Laut

oleh -102 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sedang mengkaji proses Deep Sea Mine Tailings Placement (DSTP) atau penempatan tambang tailing (limbah tailing) ke dalam laut.

Kajian tersebut dilakukan di sekitar kawasan industri nikel di wilayah Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

Juru bicara Kementerian, Jodi Mahardi, mengatakan proses itu menjadi opsi dari pembuangan akhir pencucian asam tingkat tinggi alias High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang disesuaikan dengan kondisi dua daerah tersebut.

“Karena di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara masih memiliki potensi gempa apabila dilakukan pembuangan limbah tailing di darat”, kata Jodi, Selasa (21/7/2020) lalu.

Untuk menjaga ekosistem, pembuangan limbah diklaim akan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Baca Juga  Wide Room Merilis Album “Hadron”

Jodi memastikan proses DSTP sudah melalui desain dan uji ilmiah oleh pakar berpengalaman, baik di luar maupun dalam negeri.

Pembahasan terkait rencana pembuangan limbah tailing ke laut sudah dibahas sejak awal Januari lalu.

Setidaknya ada empat perusahaan yang sudah mengajukan izin pembuangan ini.

Keempatnya adalah PT TB, PT QMB, PT HNC, dan PT SCM.

Menurut Jodi, tindak lanjut perizinan sedang dalam proses.

Berdasarkan kajian Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) beberapa waktu lalu, proyek pembuangan tailing ini akan menambah kehancuran wilayah pesisir dan pulau kecil di Pulau Obi.

Di pulau tersebut terdapat 14 perusahaan tambang nikel yang mengeruk daratan pulau yang memiliki luas 254,2 hektare.

Baca Juga  Pemda Sulut Salurkan Bantuan untuk Nelayan

Beberapa waktu lalu, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan rekomendasi kewenangan izin pembuangan limbah tailing ke laut ada di pemerintah pusat.

“Karena pembuangan tailing tidak diatur di RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) Sulawesi Tengah”, ucapnya.

Sementara itu, Koordinator KATAM Maluku Utara, Muhlis Ibrahim mengatakan, sampai pada detik ini, KATAM bersama masyarakat masih tetap menolak rencana pembuangan limbah kedalam laut Maluku Utara.

“Kekhawatiran kami, jangan sampai pemerintah dengan diam-diam mengeluarkan izin pembuangan limbah ke dalam laut tanpa diketahui masyarakat. Karena kasus seperti ini sudah sering terjadi”, katanya kepada Porostimur.com, Kamis (23/7/2020).

Muhlis menegaskan, KATAM terus melakukan konsolidasi untuk menolak rencana pembuangan limbah ke dalam laut Maluku Utara. (red)