Kementerian PPPA Kecam Oknum Polisi yang Perkosa Remaja 16 Tahun di Maluku Utara

oleh -3.422 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengecam keras tindakan seorang oknum anggota kepolisian di Polsek Jailolo Selatan, Halmahera Barat, Maluku Utara yang diduga telah memerkosa seorang anak berusia 16 tahun.

Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Nahar mengatakan, seorang aparat penegak hukum (APH) yang seharusnya menjadi pengayom bagi masyarakat, terutama perempuan dan anak yang merupakan kelompok rentan dan terlindungi malah menjadi pelaku utama yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

“Pemberatan pidana terhadap pelaku yang merupakan aparatur negara harus diaplikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat peran sentral pelaku yang seharusnya memberikan rasa aman kepada korban,” kata Nahar dalam siaran pers yang diterima, Kamis (24/6/2021).

Baca Juga  Sat Sabhara Polres Buru Jaga Kamtibmas Lewat Patroli Dialogis

Nahar juga menyampaikan apresiasi atas tindakan tegas yang dilakukan Polda Maluku Utara dengan menetapkan status tersangka terhadap oknum tersebut. Selain itu, Kementerian PPPA juga meminta agar APH dapat memberikan hukuman terhadap tersangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nahar menambahkan jika memenuhi unsur pidana, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 81 Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak karena tersangka adalah aparat yang menangani perlindungan anak, sehingga pidananya dapat diperberat.

Dikatakan Nahar, Kementerian PPPA telah berkoordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi Maluku Utara, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Maluku Utara yang telah bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pendamping perempuan dan anak serta Unit PPA.

Baca Juga  Diduga cabuli anaknya, oknum polisi dilaporkan ke Mapolres Pulau Ambon

Pendampingan ini untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis termasuk kebutuhan pemeriksaan kandungan di dokter spesialis.

“Kementerian PPPA akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, mulai dari proses hukum pelaku, hingga pendampingan korban agar tidak menyisakan trauma di kemudian hari,” jelas Nahar.

Selanjutnya, Nahar menuturkan, berkaca dari kasus ini, peningkatan upaya pencegahan dan pengawasan perlindungan menjadi sangat penting dilakukan oleh semua pihak. Tidak hanya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi juga sosialisasi tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) penting untuk dilakukan.

Dikatakan dia, jika ditemukan fakta bahwa pelaku memperkosa korban dengan dalih melakukan pemeriksaan di ruang tertutup, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Anak dalam menjalani pemeriksaan wajib didampingi oleh orangtua, orang dewasa, atau pendamping lain.

Baca Juga  Punya Hutang Rp73 Milyar, SBB Disclaimer 13 Tahun

“Anak, orang tua, dan masyarakat pada umumnya harus dipahamkan terkait hal ini untuk menutup peluang oknum-oknum melakukan perlakuan salah terhadap anak,” ucapnya.

Ia menyebutkan, peran pengawasan dari orang tua juga menjadi penting, mengingat korban bepergian tanpa pendampingan orang tua sama saja menempatkan anak dalam situasi rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. (red)