Kemiskinan Ekstrem di Maluku Capai 147.370 Jiwa

oleh -107 views
Link Banner

Porostimur.com – Ambon: Kemiskinan ekstrem di Maluku saat ini mencapai 8,2% atau sejumlah sejumlah 147.370 jiwa.

Hal ini diungkapkan gubernur Maluku, Murad Ismail di dalam rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di kantor Gubernur Maluku, Rabu (13/10/2021).

Di hadapan Wakil Presiden Republik Indonesia, KH, Maruf Amin, gubernur Maluku mengakui bahwa kemiskinan di Maluku saat ini mencapai 17,87% sejumlah 321.810 jiwa, sementara kemiskinan ekstrem mencapai 8,2% atau sejumlah sejumlah 147.370 jiwa.

Murad beralasan, permasalahan kemiskinan Maluku disebabkan oleh kapasitas fiskal daerah yang rendah, sulitnya konektivitas antar wilayah, dan rendahnya pendapatan masyarakat

Murad Ismail juga menyebut program kemiskinan ekstrem di Maluku meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif dan kreatif, bantuan sosial, sarpras dasar, ketahanan pangan.

Baca Juga  Kapolda Maluku Temui Gubernur Murad Ismail

Sedangkan untuk alokasi anggaran untuk kemiskinan ekstrem di Tahun 2021, sebesar Rp 822,73 Milyar. Dimana sebanyak Rp 656,86 Milyar bersumber dari APBN dan Rp 165,87 Milyar dari APBB Maluku.

Murad Ismail juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Maluku memiliki program penganggulangan kemiskinan ekstrem yakni program rumah basudara dengan sistem layanan rujukan terpadu (RBS-SLRT) dan Manggurebe Bangun Desa (Mabes), di mana satu OPD menangani 1 desa tertinggal.

Pada kesempatan tersebut, dia juga mengusulkan adanya sinergi pusat-daerah pada Tahun 2022 dalam bentuk pengurangan beban, perbaikan data dan kemitraan, pemberdayaan ekonomi serta minimalkan kantong kemiskinan.

Untuk itu, dia mengsulkan kabupaten Buru, SBB, Kepulauan Aru dan Kota Tual sebagai prioritas.

Baca Juga  Vegan Corona virus, Polres Bitung Bersih-Bersih Lingkungan

Sedangkan terhadap masalah tranportasi antar wilayah yang menurutnya menjadi kendala pembangunan di Maluku, Murad mengatakan tol laut dan bandara di pulau-pulau kecil belum efektif membantu konektivitas antar wilayah, termasuk dengan provinsi lainnya seperti ke Ternate, Maluku Utara dan Sorong, Papua Barat yang harus ditempuh melalui Makassar.

Sementara itu, terkait keterbatasan fiskal daerah, Murad Ismail mengaku, APBD Maluku masih sangat rendah sehingga memerlukan perhatian khusus dan dukungan pemerintah pusat.

Mendapati laporan tersebut, Wapres KH. Maruf Amin mengatakan, pemerintah perlu mendorong Kredit Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), terutama di sektor perikanan melalui koperasi nelayan

Wapres juga meminta agar pelatihan vokasi dapat diperluas ke wilayah pulau-pulau di Maluku.

Baca Juga  Ini Pembelaan Iman Brotoseno setelah Jejak Digital Mesumnya Diungkap Publik

Wapres menegaskan, terentaskannya kemiskinan ekstrem pada lima kabupaten di Maluku pada Tahun 2021, harus ditempuh melalui intervensi sektoral dan kemitraan, ditambah dengan bantuan tambahan bansos dan BLT-Desa di akhir Tahun 2021.

“Perlu konvergensi program dan upaya pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten untuk bersama mendukung percepatan kemiskinan ekstrem di Maluku. Terutama untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di kabupaten prioritas 2021 dan kemiskinan di wilayah lainnya di Maluku pada 2024,” pungkasnya. (red)