@Porostimur.com | Ambon : Mengantisipasi terjadinya inflasi jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) guna menentukan langkah strategis, Senin (19/11) lalu.
Dimana, Rakorda dimaksud diikuti oleh seluruh perwakilan TPID Kabupaten/Kota se- Maluku.
Hal ini dibenarkan kepala Balai Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, Dumangar Hutauruk, kepada wartawan, di Kantor BPS Provinsi Maluku, Senin (10/12) yang lalu.
Pengawasan terhadap ketersediaan atau kecukupan pasokan bahan pokok, akunya, menjadi salah satu kiat yang dirumuskan tim TPID se-Maluku untuk mengantisipasi dan mengendalikan laju inflasi.
”Pengawasan terhadap ketersediaan pasokan bahan pokok, terutama beras, di tingkat distributor dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku bersama Kementerian Perdagangan,” ujarnya.
Pasokan beras di Maluku sendiri, jelasnya, telah dipastikan aman untuk konsumsi hingga 3 bulan ke depan oleh Bulog Divre Maluku dan Maluku Utara.
”Selain itu, Bulog secara konsisten akan melakukan operasi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menjaga kestabilan harga beras. Selanjutnya, setiap TPID Kabupaten/Kota juga telah merencanakan untuk melaksanakan kegiatan pasar murah. TPID Provinsi Maluku secara konsisten bersinergi dengan Satgas Pangan dalam melakukan pengawasan terhadap harga bahan pokok,” jelasnya.
Selain itu, tegasnya, TPID Maluku juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan mengeluarkan himbauan kepada maskapai penerbangan.
Dimana, maskapai penerbangan diminta tidak menaikkan harga tiket melebihi 10% dari rata-rata harga tiket angkutan udara.
Ke depan, tambahnya, inflasi Provinsi Maluku secara keseluruhan tahun 2018 diperkirakan tetap berada pada sasaran inflasi, yaitu 4,0%±1% (yoy).
”Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa akan berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh OPD Pemerintah Provinsi Maluku, TPID Provinsi Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan program dan strategi pengendalian inflasi di Maluku, agar tetap terjaga pada level yang rendah dan stabil,” pungkasnya. (vanessya)
